Kominfo Cap Hoaks 305 Informasi, Salah Satunya soal Jakarta Lockdown

Ia pun meminta agar masyarakat menggunakan media sosial secara cerdas dan tidak menyebarkan hoaks di tengah pandemi virus corona.
Kementerian, menurut dia, bakal melaksanakan dua langkah untuk menindaklanjuti hoaks Covid-19. Langkah pertama, kementerian meminta platform digital menangguhkan (take down) konten dan memblokir akun penyebar hoaks.

Langkah kedua, lanjut Johnny, kementerian meminta kepolisian menegakkan hukum bagi penyebar hoaks. "Ada 14 Polda (Polisi Daerah) yang sudah mengambil langkah-langkah hukum dan sejauh ini ada 28 kasus yang tengah dalam proses," ujar Johnny.

Johnny mengatakan membuat dan menyebarkan hoaks tak hanya merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat saja, tetapi juga negara. Terutama di tengah penyebaran virus corona.

"Hoaks tidak membantu memutus alur persebaran Covid-19, yang ada hanya menambah persoalan masyarakat," ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan Kominfo bakal mengeluarkan peraturan menteri (Permen) yang merupakan turunan dari revisi Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut bertujuan meminimalkan penyebaran hoaks di Indonesia.

Pelaku yang membuat atau menyebarkan berita palsu akan didenda Rp 1 miliar, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Sedangkan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Google dan lainnya yang menjadi sarang hoaks bisa didenda Rp 500 juta.

(Baca: Kominfo Cabut Stempel Hoax soal Klorokuin Bisa Sembuhkan Virus Corona)