Pernah Langgar Aturan, Maxim Ingin Tarif Ojol Diatur per Provinsi
Selain itu, perusahaan juga berharap pemerintah segera membahas dan membuat payung undang – undang untuk transportasi ojek online. Pasalnya, di dalam Undang-undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ojek belum diakui sebagai transportasi umum.
(Baca: Pengemudi Minta Status Ojek Online Dilegalkan ke DPR )
"Bahwa setiap mitra pengemudi berhak memperoleh perlindungan hukum yang pasti dan status mereka diakui sebagai sebuah pekerjaan yang layak," ujar Dmitry.
Senada dengan Maxim, Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono meminta agar penerapan tarif ojek online berdasarkan per provinsi. Sebab, permintaan dan kenaikan biaya komponen layanan ojek online berbeda di setiap wilayah.
"Faktor geografis dan willingness to pay (kemampuan untuk membayar) masyarakat di tiap daerah itu berbeda. Jadi sebaiknya disesuaikan saja dengan dua faktor itu," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (27/1).
Sebelumnya, Kasubdit Angkutan Perkotaan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Bambang Wahyu Hapsoro mengatakan, hasil evaluasi tarif ojek online akan diserahkan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nantinya, menteri yang memutuskan tarifnya tetap atau naik.
Sedangkan mengenai perubahan skema penetapan tarif ojek online masih akan dikaji. “Itu butuh waktu panjang. Kalau zonasi kan tinggal utak-atik angka,” kata Wahyu, pekan lalu (24/1).
(Baca: Kemenhub Kaji Tuntutan Driver Ojol Jabodetabek Tarif Jadi Rp 2.500/km)
