Tunggu Keputusan Kominfo, First Media Hentikan Pembelian Baru
Lantas, kedua perusahaan di bawah naungan Lippo Group ini menggugat Direktur Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Kominfo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada 14 November lalu. Namun, PTUN memutuskan agar keduanya memperbaiki gugatan. Padahal, batas waktu pembayaran BHP frekuensi adalah 17 November 2018.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, keduanya sudah mencabut gugatan ke PTUN pada 19 November kemarin. Selain itu, keduanya mengajukan proposal penyelesaian ke instansinya. Untuk itu, instansinya menunda pencabutan izin penggunaan spektrum frekuensi 2,3 Ghz hingga ada keputusan.
Kementerian Kominfo pun sudah melakukan kajian sejak Senin, 19 November, lalu dilanjutkan pada Rabu, 21 November. Namun, hingga kini belum ada putusan apakah Kementerian Kominfo menerima proposal penyelesaian itu atau tetap mencabut izin penggunaan frekuensi keduanya. "Belum (ada putusan)," kata Ferdinandus kepada Katadata, Kamis (22/11).
Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Kementerian Kominfo untuk memutuskan. Di antaranya, kepentingan pelanggan dan tawaran kedua perusahaan untuk melunasi tunggakan dengan cara mencicil hingga September 2020.
Sementara itu, PT Jasnita Telekomindo yang juga menunggak BHP frekuensi selama dua tahun senilai Rp 2,2 miliar memilih mengembalikan izin. Dengan begitu, perusahaan yang didirikan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangarepan itu berhenti beroperasi. Meski begitu, Jasnita tetap harus membayar tunggakan.
Itu artinya, ada slot frekuensi 2,3 Ghz yang kosong dan bisa diisi oleh perusahaan lain. Hanya, Chief Sales and Distribution Officer PT Indosat Tbk Hendri Mulya Syam tidak tertarik dengan slot frekuensi tersebut. "Kalau hanya (untuk) regional sangat sulit untuk kami berkompetisi," ujar dia beberapa waktu lalu (19/11).
