Bicara Keterbukaan Medsos, Jokowi Singgung Pernikahan Raisa-Hamish
Dia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pun telah kewalahan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, dalam tataran regulasi. Banyak bisnis dan kejahatan baru yang muncul, tapi regulasinya belum siap. "Inilah keterbukaan media sosial yang universitas harus bisa mengantisipasi, harus menyiapkan SDM kita untuk bertarung dalam persaingan. Kalau tidak akan sangat berbahaya," ujarnya.
Oleh sebab itu dirinya kembali mengingatkan seluruh masyarakat agar menggunakan media sosialnya secara bertanggung jawab. Dalam hal ini Jokowi menginginkan segala sesuatu yang disampaikan di media sosial hendaknya digunakan untuk hal posif. (Baca: Saracen Dibongkar, Polisi Klaim Konten Negatif Berkurang di Medsos)
Arus informasi di media sosial yang sedemikian deras terkadang membuat masyarakat tak sempat lagi mendalami dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Dampaknya masyarakat lebih mudah terpancing emosi dari informasi yang belum tentu benar. Presiden pun menekankan agar ujaran yang menjelek-jelekan orang atau kelompok dan fitnah, harus segera dihentikan.
Menurut Jokowi, permasalahan dan dampak buruk medsos ini juga pernah disampaikan oleh sejumlah kepala negara kepadanya. "Negara-negara bisa mengendalikan medianya (konvensional), tapi tidak bisa mengendalikan media sosial. Tidak bisa! Semua mengatakan kepada saya," ujarnya.
Jokowi juga mengatakan saat ini telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Dia menjelaskan hal ini sebagai salah satu bentuk antisipasi masyarakat yang mudah terpancing lantaran informasi yang diterima tidak betul.
"Pendidikan karakter ini yang kita harus utamakan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
