DPR Sebut Infrastruktur Digital Indonesia Belum Siap Hadapi New Normal
Selama pandemi corona, masyarakat diminta belajar dan bekerja dari rumah. Namun, Komisi I DPR menilai infrastruktur digital Indonesia belum siap untuk mendukung produktivitas di tengah Covid-19.
Hal itu tecermin dari sebagian siswa di daerah yang kesulitan belajar dari rumah. "Kualitas pendidikan tidak sama," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus saat rapat kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Senin (22/6).
Ia mendorong Kominfo untuk mengoptimalkan infrastruktur digital, supaya bisa digunakan oleh seluruh warga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Maka, sekolah-sekolah normal baru (new normal) bisa belajar lancar,” katanya.
(Baca: Panduan Bersekolah di Era Normal Baru)
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra Yan Permenas. Politisi asal Provinsi Papua itu mengungkapkan, hanya satu dari 28 kabupaten yang masuk daerah konstituennya, yang bisa menyelenggarakan belajar online.
Sedangkan 27 kabupaten lainnya belum mendapat jaringan internet yang baik. “Kami berharap ada terobosan dari pemerintah untuk menyediakan infrastruktur digital ke wilayah 3T," kata Yan.
(Baca: Trafik Internet Naik 20% pada Masa Corona, Operator Kucurkan Rp 1,9 T)
Menanggapi hal itu, Menteri Kominfo Johnny G Plate mengaku sudah meminta operator seluler untuk menyediakan kapasitas tambahan. Selain itu, perusahaan telekomunikasi diminta memberikan subsidi, atau bahkan layanan gratis untuk sektor pendidikan.
Ia juga berkoordinasi intens dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mendukung pembelajaran online di pesantren. "Ada 21 ribu lebih pesantren dan puluhan ribu yayasan keagamaan lain. Ini juga harus dijangkau bagaimana memfasilitasi pembelajaran," kata dia.
(Baca: Penyebab RI Gagal Merdeka Sinyal di Mata DPR dan Tokoh Telekomunikasi)
Meski begitu, ia mengakui ada belasan ribu desa yang belum mendapat akses internet. "Hingga saat ini, Kominfo gunakan seluruh ekosistem," kata Johnny.
Kementerian mengandalkan program penyediaan akses internet 4G ke wilayah 3T dari Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (BAKTI). Selain itu, mendorong agar operator seluler bisa menyediakan Base Transciever Station (BTS) ke wilayah 3T.
(Baca: Pendapatan Turun Efek Corona, Pengusaha Internet Minta Tunda Bayar BHP)
