Nadiem ke Istana, Asosiasi E-commerce Berharap ‘Bakar Uang’ Diatur
Selain itu, menurutnya ada satu tugas utama yang belum rampung dari pemerintah periode sebelumnya yakni pendekatan regulasi. Ia mencontohkan, pemerintah ingin berbagai hal agar tidak terlalu diatur dan membiarkan industri mengatur regulasinya sendiri. "Niat itu memang baik, tetapi kalau tidak difasilitasi juga susah karena para pemain masih memiliki ego yang besar," katanya.
Ia mencontohkan, industri otomotif dan elektronik yang sudah besar dan berpengalaman dapat dengan mudah mendapatkan data. Sedangkan industri e-commerce masih terkendala dalam memperoleh data. Ia menilai, hal ini disebabkan oleh ego sektoral masing-masing perusahaan yang masih tinggi.
(Baca: Nadiem Disebut Jadi Menteri Baru, Menkominfo: Saatnya Mengabdi Bangsa)
Di samping itu, masih banyak perusahaan yang bertahan hidup karena pendanaan (funding). Maka, data-data perusahaan pun menjadi sangat sulit untuk dikumpulkan oleh asosiasi. "Jadi kami tetap butuh bantuan dari pemerintah untuk memfasilitasi, termasuk masalah promosi," kata dia.
Ignatius menilai, promosi alias 'bakar uang' di industri digital ini terjadi semakin 'gila' di Indonesia. Karena itu, ia berharap pemerintah mengatur industri ini. Sebab, ia khawatir hal ini bisa mengakibatkan sejumlah pemain baru sulit masuk ke industri tersebut.
"Pemerintah tetap harus mengatur hal-hal seperti promosi, misalnya dengan memberi batasan-batasan tertentu," katanya. Ignatius melanjutkan, promosi membuat ekosistem industri menjadi tidak sehat dan membawa dampak buruk bagi pasar.
(Baca: Babak Baru Pertarungan Gojek dan Grab di Tiga Layanan)
Ia menilai, sejatinya setiap pemain akan mengikuti arahan pemerintah jika industri mereka diatur. Ia mencontohkan, industri berbagi tumpangan (ride-hailing) sudah diatur oleh Kemenhub dengan tarif batas atas dan bawah.
"Setelah dijalani, akhirnya (aplikator) pun mengikuti aturan tersebut. Meskipun, terkadang mereka juga masih memberi promosi. Jadi hal-hal seperti ini juga tetap harus diatur," kata Ignatius.
Selanjutnya, ia menilai pemerintah harus lebih memikirkan program-program inisasi terkait industri digital dalam jangka panjang. P rogram Digital Talent Scholarship misalnya, menurutnya hanya berfokus pada peningkatan jumlah startup baru, tetapi kurang memperhatikan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) mereka.
Padahal, ia mencatat tingkat survival rate startup di Indonesia masih di bawah 5 %. “Artinya dari 100 startup tidak sampai lima startup yang bertahan. Ini bakal berbahya," katanya. Karena itu, menurutnya tingkat pertumbuhan startup itu seharusnya diimbangi dengan keberlangsungan perusahaan.
(Baca: GoPay, OVO, LinkAja dan DANA Ungkap Soal Strategi ‘Bakar Uang’)
