Ribuan Driver Ojol Akan Gelar Demo di Istana, Tuntut Penurunan Biaya Aplikasi

Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) kembali akan menggelar aksi protes di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Kamis (27/2). 

Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono memperkirakan sekitar 1.000 driver akan berpartisipasi dalam demonstrasi ini. “Hari ini aksi demo ke istana dan offbid massal, perkiraan 1.000 driver,” ujar Igun kepada Katadata.co.id, Kamis (27/2).

Aksi yang bertajuk AKSI OJOL 272 ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang dinilai tidak menindak tegas aplikasi ojek online yang melanggar aturan pemotongan biaya aplikasi. Menurut Igun, pemerintah tampak tidak berdaya menghadapi dua perusahaan platform asing yang beroperasi di Indonesia.

Pelanggaran Potongan Biaya Aplikasi

Salah satu pelanggaran utama yang disoroti adalah potongan biaya aplikasi yang melebihi ketentuan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022, batas maksimal potongan biaya aplikasi ditetapkan sebesar 20%.

Namun, di lapangan, potongan yang dikenakan kepada pengemudi justru mencapai hampir 50%. “Berdasarkan fakta di lapangan, para pengemudi online dipotong biaya aplikasi hingga hampir mencapai 50%,” kata Igun.

Selain itu, skema promosi seperti Aceng (Argo Goceng) dan Slot juga menjadi perhatian karena dianggap merugikan pengemudi dengan memangkas tarif yang mereka terima.

Tiga Tuntutan Utama

Dalam aksi ini, para pengemudi ojol menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi.
2. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10%.
3. Penghapusan skema program promo yang merugikan pengemudi, seperti Aceng, Slot, dan sejenisnya.

Para demonstran juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator. Mereka menilai kementerian terkait tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan regulasi, sehingga eksploitasi terhadap pengemudi ojol terus berlangsung.