Mulai Besok, Aturan Tarif Baru Ojek Online Diperluas ke 123 Kota
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menambah 88 kabupaten/kota yang bakal menerapkan aturan tarif ojek online. Dengan begitu, tarif baru layanan berbagi tumpangan (ride-hailing) dengan kendaraan roda dua itu akan berlaku di 123 lokasi dari total 224 wilayah operasional, mulai besok (9/8).
Berdasarkan kajian Kemenhub, cakupan tersebut mewakili 80% dari total pesanan ojek online di Indonesia. “Kami akan mengawasi lewat Dinas Perhubungan di daerah,” kata Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani di kantornya, Jakarta, Kamis (8/8).
Penyesuaian tarif itu merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 348 Tahun 2019. Rinciannya, zona satu terdiri dari Sumatera, Bali, serta Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Batas atas dan bawah tarif di wilayah ini berkisar Rp 1.850-Rp 2.300 per kilometer.
Lalu, zona dua di Jabodetabek, dengan besaran tarif Rp 2.000-Rp 2.500 per kilometer. Zona tiga yakni Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Besaran tarif di zona tiga berkisar Rp 2.100-Rp 2.600 per kilometer.
Kebijakan tarif ojek online tersebut diterapkan bertahap. Pertama kali diberlakukan di 13 kota pada Mei lalu. Kemudian, aturan ini diterapkan di 45 kota pada Juli lalu. Kini, regulasi itu akan diimplementasikan di 123 kota.
(Baca: 4 Efek Negatif Kenaikan Tarif Ojek Online, Order Turun hingga Inflasi)
Kemenhub pun menargetkan kebijakan itu bisa berlaku di seluruh kabupaten/kota operasional ojek online pada bulan depan. Penerapan secara bertahap ini dilakukan supaya memudahkan aplikator seperti Gojek dan grab dalam menyesuaikan algoritma. "Tiga bulan setelah selesai semua kota, baru kami akan lakukan evaluasi," katanya.
Senior Vice President Public Policy and Government Relations Gojek Indonesia Panji Winanteya Ruky menambahkan, layanannya sudah mencakup 221 kabupaten/kota. Dia pun mengaku bakal terus menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada mitra pengemudi.
Panji menjelaskan bakal memenuhi kebijakan pemerintah lain terkait mitra pengemudi. Ia mencontohkan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor untuk kepentingan masyarakat. "Keamanan dan keselamatan itu prioritas," katanya.
Head of Strategy and Planning Public Affairs Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy menuturkan, sosialisasi dilakukan lewat pengumuman aplikasi kepada mitra pengemudinya. Dia mengungkapkan Grab Indonesia sudah beroperasi di 224 kabupaten/kota.
Ia menegaskan, perusahaannya menyesuaikan tarif ojek online di 101 kabupaten/kota. Selain itu, dia akan memberikan pelatihan dan peringatan kepada tiap pengemudi. "Hampir setiap kota selalu ada, kami akan ingatkan lewat aplikasi untuk tata cara berkendara yang baik," kata dia.
(Baca: Ada Kendala Teknis, Baru 40% Wilayah Adopsi Aturan Tarif Ojek Online)
