Eropa Kaji Aturan Baru, Twitter - Google Diprediksi Panen Gugatan
Aturan GDPR dari Uni Eropa itu juga telah membuat Twitter terkena denda 450 ribu euro atau US$ 547 ribu oleh regulator pusat di Irlandia pada tahun lalu. Ini pertama kalinya perusahaan teknologi AS dihukum finansial.
"Data Protection Commission (DPC) menemukan bahwa Twitter melanggar Pasal 33 (1) dan 33 (5) GDPR dalam hal kegagalan memberi tahu pelanggaran dengan tepat waktu dan gagal mendokumentasikan pelanggaran secara memadai," kata regulator dalam pernyataan resmi, dikutip dari CNBC Internasional pada tahun lalu (15/12/2020).
Kepala petugas privasi Twitter Damien Kieran mengatakan, pelanggaran yang dimaksud terjadi pada saat Natal dan Tahun Baru 2018, yang mengakibatkan Twitter baru melapor ke komisi perlindungan data pribadi lebih dari 72 jam. "Kami telah membuat perubahan sehingga semua insiden setelah ini dilaporkan ke DPC secara tepat waktu," katanya.
Kasus pelanggaran GDPR juga menimpa Google yang didenda 600 ribu euro atau sekitar Rp 9,9 miliar oleh APD tahun lalu. Google dianggap melanggar kebijakan terkait 'hak untuk dilupakan'.
Kebijakan itu memang tertuang dalam GDPR Uni Eropa. Hak untuk dilupakan atau right to be forgotten adalah hak setiap orang untuk meminta agar informasi atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan, dapat dihapus dari internet.
Kasus bermula ketika salah satu tokoh publik di Belgia meminta Google untuk menghapus artikel tentang dirinya dari laman pencarian (browser). Berita yang dimaksud seperti tuduhan pelecehan dan label politik, yang menurutnya tidak benar.
Namun, Google menolak permintaan itu. Otoritas menilai bahwa tindakan Google sangat lalai. Sebab, hasil pencarian yang diminta untuk dihapus belum terbukti kebenarannya. Artikel itu juga sudah lama, dan cenderung berdampak serius bagi yang mengajukan permintaan penghapusan.
"Kami menganggap bahwa permintaan untuk dereference atau menghapus hasil pencarian, cukup beralasan. Google telah melakukan pelanggaran serius dengan menolaknya," ujar APD dikutip dari CNET, tahun lalu (15/7/2020).
Juru bicara Google mengatakan, perusahaan bekerja keras untuk mengimplementasikan 'hak untuk dilupakan' di Eropa sejak 2014. Google juga berusaha mencapai keseimbangan yang masuk akal dan atas dasar prinsip antara hak-hak pengguna atas akses terhadap informasi dan privasi.
"Kami tidak percaya kasus ini memenuhi kriteria Pengadilan Eropa untuk menghapus artikel yang dipublikasikan, dari pencarian. Kami pikir informasi itu merupakan kepentingan publik dan laporan ini tetap dapat ditelusuri," ujar juru bicara Google.
