Blokir Akun Trump, Bos Twitter Akui Raksasa Teknologi ‘Berkuasa’
Twitter, Facebook, dan YouTube memblokir akun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kerusuhan di gedung Capitol, Washington DC, pekan lalu (6/1). CEO Twitter Jack Dorsey menilai ini langkah yang tepat, tetapi juga menjadi preseden buruk.
Perusahaan media sosial itu memblokir akun @realDonaldTrump secara permanen, karena dikhawatirkan mendorong penghasutan tindak kekerasan. “Saya yakin ini keputusan yang tepat bagi kami,” kata Jack melalui akun @jack di Twitter, Kamis (14/1).
Dalam rangkaian 13 cuitan, Jack mengatakan bahwa unggahan di media sosial dapat berbahaya di dunia nyata. Oleh karena itu, perusahaan harus mengambil tindakan, “demi keselamatan publik,” katanya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa pemblokiran akun memiliki konsekuensi nyata dan signifikan. “Meskipun ada kejelasan dan pengecualian yang jelas, saya merasa pemblokiran merupakan kegagalan kami untuk mempromosikan percakapan yang sehat,” kata dia.
Ia menyadari bahwa pemblokiran tersebut ‘memecah’ percakapan masyarakat di media sosial. Tindakan ini membatasi potensi klarifikasi, penebusan, dan pembelajaran. “Dan, memberikan preseden yang menurut saya berbahaya: kekuatan milik individu atau perusahaan atas bagian dari percakapan publik secara global,” katanya.
Pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas kekuatan tersebut selalu menjadi fakta bahwa layanan seperti Twitter menjadi salah satu bagian kecil dari percakapan publik yang lebih besar, yang terjadi di internet. “Jika orang tidak setuju dengan aturan dan upaya penegakan kami, mereka dapat beralih ke layanan lain,” ujarnya.
Ia mengetahui bahwa tindakan pemblokiran akun Trump dilakukan juga oleh perusahaan media sosial lain. Namun, ia yakin ini tidak dikoordinasikan. “Ini mungkin karena perusahaan sampai pada kesimpulan mereka sendiri atau menjadi berani atas tindakan orang lain,” katanya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa tindakan pemblokiran seperti itu dalam jangka panjang dapat merusak tujuan mulia dan cita-cita dari adanya internet. Di satu sisi, ia juga memahami bahwa media sosial dapat berbahaya di kehidupan nyata.
Di sisi yang lain, ia menyadari bahwa perusahaan perlu mendorong transparansi terkait operasi moderasi di platform, termasuk dalam hal pemblokiran akun.
Berkaca dari kondisi ini, Jack menilai bahwa sistem bitcoin berbasis teknologi blockchain merupakan bentuk internet yang sesuai. “Ini memperlihatkan teknologi internet dasar yang tidak dikendalikan atau dipengaruhi oleh individu maupun entitas mana pun. Inilah yang diinginkan internet,” ujar dia.
Sebelumnya, Trump menilai bahwa raksasa teknologi seperti Twitter dan Facebook memecah belah bangsa. “Saya pikir big tech melakukan hal yang mengerikan bagi negara kita. Saya yakin itu akan menjadi kesalahan yang sangat besar bagi mereka. Mereka memecah belah,” kata dia kepada wartawan saat akan melakukan perjalanan ke Texas, dikutip dari Reuters, Rabu lalu (13/1).
Ia pun mengatakan akan ada tindakan balasan atas pemblokiran akun tersebut. Namun, ia tidak memerinci langkah apa yang akan dilakukan.
Pejabat Uni Eropa dan Inggris mempertanyakan regulasi raksasa teknologi, setelah Twitter hingga Facebook memblokir akun presiden AS itu. Mereka menilai, perusahaan media sosial memiliki ‘kekuasaan’ untuk menentukan siapa yang tidak dan boleh bersuara.
Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock menilai, tindakan itu menunjukkan bahwa raksasa teknologi mengambil keputusan ‘editorial’.
“Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat besar tentang bagaimana media sosial seharusnya diatur,” kata dia kepada BBC dikutip dari CNBC Internasional, Senin (11/1). "Mereka dapat memilih siapa yang tidak dan boleh bersuara di platform.”
Komisaris Uni Eropa untuk pasar internal Thierry Breton mengatakan bahwa CEO raksasa teknologi dapat menghentikan ‘pengeras suara’ potus atau President of The United States tanpa adanya check and balances merupakan hal yang membingungkan.
“Ini tidak hanya menegaskan kekuatan platform, tetapi juga menunjukkan kelemahan yang mendalam terkait cara masyarakat kita diatur di ruang digital,” kata Thierry.
Kanselir Jerman Angela Merkel pun menilai, pemblokiran akun media sosial Trump bermasalah. “Operator platform media sosial memikul tanggung jawab besar atas komunikasi politik yang tidak diracuni oleh kebencian, kebohongan, dan hasutan untuk melakukan kekerasan,” kata juru bicara Merkel, Steffen Seibert, dikutip dari Euronews, Selasa (12/1).
Akan tetapi, ia mengatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental dari signifikansi dasar. "Hak ini dapat diintervensi, tetapi menurut hukum dan dalam kerangka yang ditentukan oleh legislator, tidak berdasarkan keputusan manajemen platform media sosial," kata dia kepada wartawan di Berlin.
Oleh karena itu, Kanselir Jerman menganggap bahwa pemblokiran akun media sosial Trump bermasalah.
