Kominfo Butuh Tambahan Anggaran untuk Set Top Box TV Digital Gratis

Desy Setyowati
23 September 2021, 12:28
tv digital, tv analog, set top box gratis, kominfo
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/foc.
Siswa kelas 3 Sekolah Dasar (SD) mengikuti kegiatan belajar mengajar di rumah melalui siaran televisi TVRI di Depok, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020).
  1. Termasuk rumah tangga miskin
  2. Masih menggunakan televisi analog

Lima Program Utama Kominfo 2022

Kominfo juga membutuhkan tambahan anggaran untuk lima program utama kementerian. Dengan alokasi pagu Rp 21,79 triliun baru dua program yang terpenuhi.

Keduanya yakni pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat pelayanan publik Rp 725,57 miliar dan program dukungan manajemen Rp 1,8 triliun.

Sedangkan tiga program lain masih kekurangan anggaran. Rincian ketiganya yaitu:

  1. Penyediaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), yang baru tersedia Rp 14,69 triliun dari kebutuhan Rp 32,63 triliun
  2. Pemanfaatan TIK, baru mendapatkan alokasi Rp 4,19 triliun dari kebutuhan Rp 5,33 triliun
  3. Komunikasi publik mendapat alokasi Rp 386,33 miliar dari kebutuhan Rp 1,86 triliun.

Namun, penambahan anggaran juga dibutuhkan untuk membangun base transceiver station (BTS) last mile di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) dengan target 3.704 BTS. Dalam pagu anggaran, menurut Johnny baru tercukupi untuk menyediakan 2.334 BTS.

Kominfo juga memiliki program penyediaan kapasitas satelit 30 GBps. Dari pagu anggaran, baru tercukupi untuk 25 GBps.

Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk Palapa Ring Integrasi. Ini belum mendapat alokasi dari pagu anggaran 2022.

"Perlu dicari model pembiayaan lain untuk program tersebut," kata Johnny.

Kominfo berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi pendanaan terkait kekurangan anggaran untuk program prioritas pendukung transformasi digital.

Terkait spektrum frekuensi, solusi yang sedang dibahas yakni meningkatkan izin penggunaan PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi. Ini untuk memenuhi kebutuhan tambahan Rp 8,8 triliun.

"Opsi ini sedang kami diskusikan dengan Kementerian Keuangan," kata Johnny.

Selain itu, terdapat opsi percepatan proses PHLN untuk digitalisasi penyiaran Rp 5,46 triliun.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...