Tren Digital Menyebar di Berbagai Provinsi di Indonesia
Ada juga bentuk kerja sama dengan pihak swasta. Misalnya Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk pembuatan taman budaya District Internet Exchange yang memengaruhi aktivitas masyarakat di provinsi tersebut dalam menggunakan internet.
Terakhir terkait dengan penerapan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal ini berpengaruh sebab peran pemerintah amat penting sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, sehingga harus fleksibel dalam menghadapi perubahan dunia yang cepat.
Pemerintah yang menerapkan sistem berbasis elektronik akan memacu masyarakatnya untuk juga lebih melek digital. Digitalisasi layanan pemerintah juga dapat meningkatkan efisiensi.
Di sektor kesehatan misalnya, hadirnya aplikasi PeduliLindungi menjadi salah satu layanan yang dikembangkan pemerintah untuk mengontrol situasi pandemi COVID-19 nasional. Aplikasi ini meski masih bisa dimaksimalkan, sejauh ini sudah memfasilitasi kemudahan bagi masyarakat di keadaan kahar.
Contoh lain penerapan pemerintahan digital adalah penerapan online single submission (OSS) untuk meningkatkan efisiensi administrasi izin usaha.
Ada juga penggunaan e-Katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang meningkatkan transparansi dan efisiensi terkait kegiatan pengadaan. ”Minimal 40% dari APBN pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 1.200 triliun pada 2022 harus digunakan untuk pengadaan produk-produk UMKM dalam e-Katalog. Platform ini memungkinkan digitalisasi proses pengadaan pemerintah, yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi korupsi,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari laporan EV-DCI 2022.
Sementara di tingkat provinsi, berdasar indeks SPBE yang dibuat oleh pemerintah untuk mengukur penerapan e-government di lembaga pemerintahan (pusat maupun di tiap daerah), Bali menjadi satu-satunya yang mendapat predikat sangat baik di tingkat provinsi.
Di bawahnya terdapat 16 provinsi dengan predikat baik, yang mencakup daerah seperti D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Aceh, NTB, dan Kalimantan Selatan.
Tren digital di daerah yang terus bertumbuh ini menunjukkan besarnya potensi pemanfaatan dan kesiapan provinsi-provinsi Indonesia untuk menjawab tantangan digital. Hal ini juga memperkuat temuan laporan EV-DCI 2022 tentang tingkat daya saing digital yang semakin merata.
Laporan komprehensif mengenai daya saing digital daerah yang dipetakan East Ventures lewat kolaborasi dengan KIC dan PwC Indonesia dapat diunduh lewat tautan ini.
