Teknologi Kecerdasan Buatan Dinilai Melanggar Hak Cipta Jurnalis
Kemampuan Al mengolah informasi dalam bentuk lain berupa gambar dan/atau video yang seolah nyata, sehingga dapat menimbulkan disinformasi, lingkungan yang toxic atau merugikan, dan ancaman siber.
4. Tantangan perlindungan hak cipta
Akses terhadap informasi dan data oleh Al berpotensi melanggar hak cipta pihak lain. Pembuatan karya derivatif dari ciptaan milik pihak lain tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta.
5. 'Warisan' bias dalam implementasi AI
Informasi dan data yang diproses oleh teknologi Al merupakan buatan manusia dalam hal ini jurnalis, sehingga memiliki bias. Akibatnya hasil olahan informasi dan data Al juga berpotensi mengandung bias bahkan bersifat diskriminatif.
6. Pemahaman nilai kemanusiaan dan tantangan perintah
Al memerlukan kemampuan menerjemahkan perintah pengguna, supaya dapat bermanfaat secara produktif. Selain pemberian perintah yang jelas, batasan bantuan Al yang bersifat harmless dan helpfull perlu diatur.
Ketua umum Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Wenseslaus manggut juga menyoroti adanya pelanggaran hak cipta atas konten-konten karya jurnalistik.
“AMSI sangat mendorong Publisher Rights ini sebetulnya. Sebelum dia kehilangan relevansinya,” ujar Wenseslaus.
Sebelumnya, AMSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA) meminta Presiden Joko Widodo mengkaji lagi isi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.
Hal itu karena beberapa poin dalam rancangan payung hukum tersebut belum disepakati seluruh pemangku kepentingan industri media. Wenseslaus mengatakan substansi Perpres ini, seharusnya tak lepas dari usaha memperbaiki industri jurnalisme Indonesia. Namun ia mengingatkan agar platform digital perlu dilibatkan.
