Mendag Tegaskan KPPU sebagai Lembaga Independen di Bawah Presiden

Mendag tegaskan KPPU sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menangani persaingan usaha agar tetap kondusif.
Michael Reily
10 Juli 2018, 14:56
KPPU
Katadata

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tetap menjadi lembaga independen yang bertugas di bawah presiden. Pernyataan ini mengakhiri polemik terkait rencana pemerintah menjadikan KPPU di bawah Kementerian Perdagangan.

Enggar menyatakan dunia usaha tetap memerlukan KPPU sebagai lembaga  independen yang bertugas mengawasi dan menangani persaingan usaha agar tetap kondusif. “Kartel dan monopoli tidak sehat, sehingga harus ada lembaga independen yang mengawasi,” katanya di Jakarta, Selasa (10/7).

Dia juga mengapresiasi pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha yang terus berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, KPPU juga turut diminta usulan dan saran agar UU yang akan difinalisasi bisa segera digunakan. 

(Baca : Komisioner Baru KPPU Prioritaskan Penanganan Sektor Pangan)

Advertisement

Dalam pertemuannya di  kantor KPPU pagi tadi, Enggar juga membahas beberapa poin terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam Revisi UU. Ada dua hal yang disorot dalam pembicaraan, yaitu kelembagaan dan kebutuhan tentang sekretariat jenderal KPPU.

Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa, Kementerian Perdagangan, Lasminingsih mengungkapkan nomenklatur dalam DIM UU Pasal 29 menjelaskan KPPU ditetapkan sebagai lembaga. “Butuh aturan yang baku dalam UU baru,” ujar Lasminingsih.

Selanjutnya, dia menjelaskan hal lain yang akan diatur adalah terkait pengadaan Sekretariat Jenderal KPPU yang akan menjalan tugas dengan mengikuti aturan pemerintah. Sehingga,  sistem sekretariat tidak membuat para staf di bawah komisioner sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Negara Sipil.

Meski demikian, Lasminingsih menekankan bahwa sistem pemilihan Komisioner KPPU akan tetap diajukan oleh presiden. “Ketentuan komisioner masih yang lama, diajukan ke DPR,” katanya. Dia juga menjelaskan bahwa pembahasan DIM baru mencapai butir nomor 75 dari keseluruhan 502 pasal.

(Baca :  Komisioner Baru KPPU Akan Mulai Awasi Sektor Ekonomi Digital)

Ketua KPPU Kurnia Toha mengungkapkan masih ada hal besar yang harus dibahas dalam revisi UU untuk penguatan KPPU. "Secara garis besar, masih ada tiga hal lagi yang harus diperbaiki," ujarnya.

Pertama, eksekusi pelaku usaha di luar negeri yang punya dampak terhadap ekonomi di Indonesia. Selama ini, aturannya masih belum memadai sehingga KPPU hanya bisa melakukan pengawasan dan penetapan terhadap pelaku usaha dalam negeri.

Kedua, notifikasi merger  yang bisa diperiksa oleh KPPU. Pemeriksaan baru bisa dilakukan ketika dua pelaku usaha telah melakukan merger. Namun menurutnya, dalam aturan baru  sebaiknya memungkinkan KPPU untuk melakukan  pemeriksaan sebelum merger. “Supaya tidak ada kerugian bagi pelaku usaha dan KPPU,” ujarnya.

(Baca juga: Sempat Tertunda, Akhirnya DPR Sahkan Komisioner KPPU Periode 2018-2023)

Terakhir, terkait masalah denda yang tertuang dalam UU hanya sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 25 miliar. KPPU menilai saat ini dengan pengenaan denda dengan nominal yang tidak terlalu besar untuk korporasi berskala besar kerap dikhawatirkan tak menimbulkan efek jera karena nominal dendanya yang relatif  kecil.  Karenanya, pembahasan mengenai peran, fungsi dan tugas KPPU masih terus berlangsung hingga beberapa waktiu ke depan. 

"Perlu ada beberapa hal yang terus diperkuat,” kata Kurnia.

Editor: Ekarina
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait