Indonesia - Inggris Teken Kerja Sama dalam Penetapan Harga Karbon
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Pemerintah Inggris menyepakati kemitraan penetapan harga karbon melalui program Partnering for Accelerated Climate Transition (UK PACT).
Kesepakatan mitigasi iklim tersebut tertuang dalam seremoni penandatanganan dua pihak di Menara Danareksa Jakarta pada Senin (24/7).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa penetapan harga karbon merupakan instrumen sekaligus strategi untuk memitigasi perubahan iklim dengan mempertahankan kenaikan suhu global 1,5 derajat Celcius.
Menurut Luhut, sejumlah negara telah mengadopsi dan menerapkan harga karbon untuk mendorong transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi. "Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari pakta iklim COP26 dan G20 di Bali," kata Luhut.
Kesepakatan tersebut akan mendukung Kemenko Marves dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 Tentang Implementasi Penetapan Harga Karbon. Kerja sama tersebut juga akan mendukung kinerja Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Pemerintah Indonesia telah memulai landasan penetapan harga karbon dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon. Regulasi tersebut disusul oleh langkah Kementerian ESDM dengan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Sub Bidang Pembangkit Listrik.
Luhut melanjutkan pemerintah berencana berencana untuk meluncurkan perdagangan karbon pada bulan September 2023, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2060.
Melalui kebijakan tersebut, Indonesia mengejar target pemangkasan emisi hingga lebih dari 30% pada tahun 2030. "Saya kira ini suatu kebanggan dan pre launcing dilakukan bulan depan, sementara launching lengkapnya September," ujar Luhut.
