Jakarta Utara Jadi Daerah Percontohan Pengelolaan Sampah Perkotaan
Ringkasan
- WALHI menyebutkan terjadi deforestasi seluas 4,5 juta hektare di Indonesia selama sembilan tahun terakhir, yang bertentangan dengan klaim pemerintah tentang penurunan deforestasi tahunan.
- Uli Arta Siagian dari WALHI menilai bahwa penurunan izin alih fungsi hutan selama era Presiden Joko Widodo, yang mencapai 1,4 juta hektare dari 190 izin, tidak menunjukkan upaya pemerintah yang kuat dalam mencegah deforestasi. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan hutan yang tersedia di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.
- Peningkatan deforestasi saat ini didorong oleh eksploitasi nikel yang merusak hutan di beberapa wilayah di Sulawesi dan Maluku, serta adanya tren peningkatan deforestasi di Papua akibat pemberian izin penggunaan hutan ke wilayah timur.
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menunjuk Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai prioritas percontohan implementasi peta jalan atau roadmap pengolahan sampah Jakarta.
Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan pemilihan Jakarta Utara menjadi percontohan dilakukan setelah serangkaian pertemuan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3), para pihak yang tergabung dalam Tim Kolaborasi Percepatan Pengelolaan Sampah Jakarta.
“Tim tersebut merekomendasikan Kota Administratif Jakarta Utara sebagai prioritas percontohan implementasi roadmap tersebut,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (17/2).
Hanif mengatakan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), DKI Jakarta menghasilkan 8.607,26 ton sampah per hari pada 2023, dengan tingkat pengelolaan 99,6%.
Namun, sebanyak 86,69% atau sebanyak 7.462 ton masih bergantung pada Tempat Pengelolaan Sampah Tepadu (TPST) Bantargebang, membebani kapasitas Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) dan menyebabkan sampah lebih banyak ditimbun di lahan terbuka.
“Situasi ini mendesak perubahan paradigma dari pola business as usual yang hanya mengandalkan TPA, menuju penguatan pengelolaan sampah di hulu dan industrialisasi pengolahan sampah harus diberlakukan agar sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang diolah dari Deputi PSLB3, terdapat 2287 Bank Sampah dengan kapasitas sekitar 6,13% dari timbulan sampah perhari di Jakarta.
Sementara itu, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, mengatakan target pembangunan Bank Sampah di setiap RW siap dimasukkan dalam Program 100 Hari Kinerja Gubernur Jakarta yang akan dilantik.
“Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembentukan Bank Sampah baru di 870 RW atau sebesar 31% dari jumlah RW di Jakarta, serta membina Bank Sampah yang telah ada,” ujar Teguh.
Teguh mengatakan, jenis sampah di Jakarta didominasi oleh sampah dapur dari rumah tangga, sampah taman dan tebangan pohon. Pengurangan sampah organik telah dilakukan dengan terdapatnya 278 rumah maggot dengan total sampah terolah sebesar 913 ton pertahun.
Selain itu, sampah organik juga dikomposkan dengan kontribusi pengurangan sampah sebesar 1.451 ton per tahun. Kapasitas tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan dengan timbulan sampah Jakarta yang berkisar 7000 – 8000 ton per hari.
Untuk peningkatan kapasitas pengolahan sampah organik, akan dikembangkan teknologi penyesuaian unsur hara dalam pengolahan sampah organik, pengaturan mekanisme pengumpulan sampah organic dari rumah tangga atau restoran ke titik kumpul.
“Pembentukan dan pembinaan pengolah sampah organic seperti kompos, maggot Black Soldier Fly maupun eco-enzim di setiap wilayah, peningkatan nilai jual bagi olahan maggot dan lain-lain melalui kerjasama dengan Dinas Pertamanan dan pihak-pihak terkait,” ucapnya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
