Asumsi Makro Meleset, DEN Akan Revisi Rencana Umum Energi Nasional
Ia juga menyorot kebijakan negara Eropa yang mulai menghentikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU bertenaga batu bara pada 2030. Bagi Indonesia, langkah ini menjadi sangat radikal karena mayoritas pembangkitnya masih PLTU. Karena itu, persiapan menju emisi nol persen sepertinya tidak bisa seperti negara lain.
Target Emisi Karbon RI
Indonesia sebenarnya telah menandatangani Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon. Pemerintah lalu meratifikasinya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.
Tetapi di sisi lain, negara ini masih bergantung pada komoditas fosil. Pemerintah bahkan terus berupaya menggenjot target produksi minyak dan gas bumi (migas), kemudian menggenjot produksi batu bara untuk pasar eksporΩ. "Sebenarnya jalur mana yang mau ditempuh Indonesia. Moderat, radikal, atau business as usual," kata dia.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut untuk mencapai status negara tanpa emisi karbon, maka seluruh PLTU harus diganti dengan energi terbarukan di 2030. “Jika kita berkomitmen pada Perjanjian Paris, maka mengeluarkan PLTU adalah keniscayaan," kata dia.
Namun, hal itu tidak akan mudah. Banyak pihak tak akan senang dengan keputusan ini. Lalu, bakal muncul pertanyaan terkait penggantian biaya apabila semua PLTU yang masih ekonomis terpaksa penisun dini.
Pertanyaan lainnya, apakah mengganti PLTU dengan pembangkit energi terbarukan akan lebih ekonomis. “Biaya pembangkitan listrik kemungkinan akan tinggi," ujarnya.
Ia mendorong peran masyarakat dalam upaya mengejar target bauran EBT 23%. Salah satunya melalui penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Atap. "
