Ambisi Besar Konsorsium BUMN Bentuk Holding Baterai Kendaraan Listrik
- Holding bisnis baterai di Indonesia butuh dana hingga US$ 17 miliar.
- Dua mitra asing telah menyatakan komitmennya, tapi tiga perusahaan pelat merah yang membentuk holding masih melakukan pembahasan.
- Untuk tahap awal, Antam akan memimpin pembangunan smelter dan mengamankan produksi nikel.
Rencana menjadi produsen utama baterai listrik di Asia Tenggara sudah di depan utama. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau MIND ID, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) akan membentuk perusahaan induk bisnis baterai di Indonesia bernama Indonesia Holding Battery.
Pembentukan konsorsiumnya masih digodok. Dua mitra asing telah menyatakan komitmennya untuk bergabung, yaitu Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal Tiongkok dan LG Chem Ltd asal Korea. Keduanya termasuk produsen baterai kendaraan listrik (EV) terbesar di dunia.
Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik (Electric Vehicle/ EV Battery) Agus Tjahajana mengatakan langkah ini sejalan dengan kebijakan percepatan kendaraan listrik berbasis baterai atau KBLBB. Pemerintah telah menetapkannya dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019.
Pemerintah optimistis dapat merealisasikan pembentukan holding itu. Apalagi, Indonesia memiliki bahan baku penting pembuatan baterai, yaitu nikel, aluminium, mangan, dan kobalt. Anak usaha MIND ID, yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, nantinya akan mengerjakan industri hulu baterai.
Agus menyebut perusahaan pelat merah atau BUMN tersebut berambisi besar mengembangkan ekosistem baterai untuk kendaraan listrik (EV) pada 2025. “Untuk menjadi pemain global material produk hulu baterai atau nikel sulfat,” katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII, Senin (1/2).
Antam, menurut dia, menargetkan menjadi produsen nikel sulfat dengan produksi 50 ribu hingga 100 ribu ton per tahun. Produk ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Kemudian, untuk menjadi pemain utama global target produksi perfusor sampai dengan katoda mencapai 120 Hingga 24 ribu ton per tahun.
Untuk mencapai target itu, pemerintah sedang melakukan penjajakan dengan calon mitra asing. Syaratnya adalah memiliki jejak global dalam industri EV, kekuatan finansial, dan reputasi merek yang baik.
Dari proses penjajakan tahap pertama, terdapat tujuh grup masuk kriteria. Yang telah menyatakan komitmennya adalah CATL dengan investasi US$ 7 miliar (sekitar Rp 71 triliun). Lalu LG Chem, melalui LG Energy Solution, sebesar US$ 9,8 miliar atau Rp 138 triliun. Ada pula Samsung, Tesla, dan dua perusahaan lainnya yang tertarik masuk dalam bisnis ini.
Agus memperkirakan Indonesia dapat menghasilkan US$ 26 miliar atau Rp 366 triliun pada 2030 apabila berhasil menjadi pemain global baterai kendaraan listrik. Asumsi ini berdasarkan kapasitas produksi hingga 140 gigawatt hours (GWh).
Pertamina sebelumnya memprediksi akan terjadi kenaikan kebutuhan kapasitas baterai dalam beberapa dekade ke depan. Dalam skenario paling ambisius atau green transition, kebutuhan kapasitas baterai mencapai 41 gigawatt hours pada 2030 menjadi 198 gigawatt hours pada 2050.
Pemerintah sedang menyusun peta jalan pengembangan baterai listrik dan engine storage system (ESS) hingga 2027. Tahun ini, capaian awalnya adalah membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) di seluruh Indonesia. PLN telah memiliki 32 titik SPKLU pada 22 lokasi dan pilot project SPBKLU di 33 lokasi.
Dalam konsorsium Indonesia Holding Battery, MIND ID bersama Antam berperan untuk menyediakan bijih nikel. Pertamina menjalankan bisnis manufaktur produk hilir meliputi pembuatan baterai cell, baterai pack, dan ESS.
Sedangkan PLN akan berperan untuk pembuatan baterai cell, penyediaan infrastruktur SPKLU, dan integrator energy management system (EMS). Porsi kepemilikan saham masing-masing BUMN, yakni sebesar 25%.
Setelah itu, fasilitas daur ulang rencananya akan dilaksanakan oleh PT Nasional Hijau Lestari (NHL). "Studi yang direncanakan baru masuk empat hingga lima tahun ke depan," kata dia.
Apabila industri baterai terbangun, Indonesia memiliki potensi terbesar untuk membangun ekosistem industri EV terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bisnis baterainya akan dari hulu hingga hilir, kemudian infrastruktur charging station sampai dengan sistem daur ulang baterainya.
Holding Baterai Butuh Investasi Hingga US$ 17 Miliar
Untuk membangun ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir itu kebutuhan investasinya mencapai US$ 13 miliar hingga US$ 17 miliar. Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menyebut, dari investasi tersebut sebanyak 30% berasal dari ekuitas tiga BUMN yang berada di holding.
Kemudian, sisanya 70% berasal dari kerja sama dengan investor dan pinjaman. "Pendanaan sampai US$ 17 miliar itu dari hulu ke hilir sampai selesai. Pelaksanaan akan bertahap," kata dia.
Tahap awal adalah sektor hulu. Antam akan memimpin pembentukan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) serta mengamankan produksi nikel. Kebutuhan investasinya sekitar US$ 5 miliar sampai US$ 10 miliar. "Di hulu ada investasi besar bukan di tambangnya tapi teknologi high pressure acid leaching (HPAL)," kata dia.
Orias mengatakan Pertamina akan bekerja sama dengan LG Chem untuk membangun industri midstream atau hulu pengolahan baterai. Sedangkan PLN akan secara masif mengembangkan SPKLU tempat pengisian daya dan pemasaran kendaraan listrik.
Kesepakatan pembentukan holding untuk menjalankan bisnis baterai ini belum terealisasi. Semua pihak masih melakukan pembahasan. Padahal dua perusahaan asing telah berminat bergabung dalam bisnis tersebut.
DPR Dorong Pembangkit Energi Terbarukan
Direktur Mega Project PLN Ikhsan Asaad mengatakan sejak terbitnya aturan percepatan kendaraan listrik berbasis baterai, perusahaan telah memulai menginisiasi pengembangan SPKLU. Pemerintah juga telah menerbitkan tarif listriknya dengan rata-rata Rp 1.500 per kilowatt hour (kWh).
Ke depan, supaya skala keekonomiannya lebih menarik bagi investor, Ikhsan mengharapkan dukungan Komisi VII untuk membuka open tariff. Lalu, perlu pula kemudahan perizinan lahan dalam kegiatan pengembangan usaha SPKLU dan SPBKLU.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan pihaknya siap mendukung program percepatan kendaraan listrik. Termasuk di dalamnya soal anggaran dan regulasi.
Namun, ia meminta agar program itu tak hanya menjadi retorika politik menjelang 2024 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Paparan tim percepatan proyek baterai kendaraan listrik, ia nilai belum terstruktur, terutama soal teknologi, kapasitas manajemen, dan dana. “Ini harus betul-betul konkrit,” katanya.
Isu yang tak kalah penting adalah soal pembangkit listrik PLN yang mayoritas masih didominasi bahan bakar batu bara. Padahal, salah satu tujuan pengembangan kendaraan listrik adalah penurunan emisi karbon dibandingkan memakai bahan bakar minyak.
Masalahnya, Indonesia masih memiliki proyek pembangkit 7 ribu megawatt (MW) pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 35 ribu megawatt di pemerintahan Jokowi. Dari program ini saja, pembangkit yang masih memakai batu bara mencapai 50% dari total keseluruhan. “Jadi, 20 tahun ke depan energi primer batu bara masih menguasai negara ini,” ujarnya.
Komisi VII pun mendorong agar energi baru terbarukan (EBT) dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal. Namun sejauh ini, hanya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat (PLTS) yang dapat diandalkan. Pemanfaatan pembangkit listrik energi terbarukan pun baru sekitar 10% dari potensinya.
