Luhut Tegaskan RI Tak Perlu Diajari Negara Maju soal Perubahan Iklim
Meski demikian, menurut dia, ada beberapa syarat yang ditekankan Indonesia untuk bekerja sama dengan pendonor mendorong penurunan emisi karbon. Salah satunya, tak menganggu pemulihan ekonomi.
"Teknologi energi yang digunakan juga harus terjangkau dan jika ingin memberikan pinjaman harus dengan bunga yang setara dengan negara maju," ujarnya.
Sebelumnya Luhut juga menyatakan Indonesia menjalin kerja sama dengan International Partners Group (IPG) untuk program pendanaan kemitraan transisi energi yang adil lewat mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP ini merupakan inisiatif negara-negara kaya untuk mengurangi emisi karbon.
Dia mengatakan bahwa kerja sama ini akan diumumkan secara resmi pada KTT G20 di Bali pada 15 November mendatang. "Kami berencana untuk mengumumkan pernyataan bersama tentang JETP dalam Presidensi G20 dengan negara-negara di Bali pada 15 November 2022," kata Luhut saat menjadi pembicara dalam diskusi Energy Transition on Achieving Net Zero Emission A High Call for Urgency di COP27 Mesir, dikutip Kamis (10/11).
Luhut menjelaskan, kerja sama di sektor pendanaan ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk melakukan terminasi pada PLTU batu bara sehingga bisa memangkas sebaran emisi gas rumah kaca yang signifikan di dalam negeri
Skema pendanaan transisi energi seperti JETP menjadi salah satu alat utama untuk mendukung transisi energi Indonesia. Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 25-30 miliar atau setara Rp 442 triliun hingga 2030 untuk percepatan transisi energi.
