Kebutuhan Insentif Biodiesel B35 Tahun Ini Diproyeksi Capai Rp 30,22 T
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) memproyeksikan adanya kebutuhan insentif sebesar Rp 30,22 triliun untuk menutup selisih antara harga biodiesel dan solar di program B35.
Hitung-hitungan itu muncul dari jumlah alokasi penyaluran 13,15 juta kilo liter (kl) dan asumsi rata-rata selisih harga indeks pasar atau HIP biodiesel dan solar di angka Rp 2.299 per liter.
Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menjelaskan bahwa lembaganya memiliki kewajiban untuk membayar selisih harga solar dan biodisel pada program mandatori B35.
"Tahun ini proyeksi dana sebesar Rp 30,22 triliun. Biasa setiap tahun kami buat proyeksi, dan realisasinya gak terlalu jauh dari itu," kata Eddy saat ditemui di Kementerian Perekonomian pada Selasa (31/1).
Menurut Eddy, proyeksi besaran insentif tahun ini lebih rendah 12,4% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 34,5 triliun. Hal itu disebabkan oleh pergerakan reli harga BBM gasoil atau solar yang melonjak tinggi imbas konflik Rusia-Ukraina.
Adapun selisih HIP antara harga Solar dan biodiesel pada awal tahun ini susut dikisaran Rp 175 per liter. "Seandainya harga biodiesel lebih tinggi daripada harga Solar maka kami harus talangi," ujar Eddy.
Pemerintah mulai Februari ini akan meningkatkan kadar campuran wajib biodiesel menjadi 35% atau B35 sebagai bahan campuran BBM diesel milik Pertamina.
B35 merupakan campuran biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 35% ke dalam komposisi BBM jenis diesel. Selain solar, impementasi B35 juga dilakukan pada BBM non-subsidi Dexlite.
Implementasi campuran minyak nabati pada BBM jenis Dexlite sudah diatur lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 tahun 2015.
Kombinasi minyak sawit pada varian bahan bakar diesel yang memiliki CN minimal 51 dan mengandung Sulfur maksimal 1200 ppm tersebut telah dimulai sejak Januari 2020, dengan komposisi campuran 30% atau B30.
Dexlite umumnya digunakan pada mesin diesel putaran tinggi seperti pada sektor pertambangan, perkapalan, maupun kendaraan komersial.
"Dexlite sudah ada campurannya. Mulai Februari ikut mandatori 35%, sesuai kebijakan yang dibuat regulator," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, lewat pesan singkat pada Rabu (18/1).
