Tiga Capres Setuju Hilirisasi Harus Seimbang dengan Kelestarian Alam
Dia mengungkapkan tim kampanye mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter seperti akan diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hotasi juga mengungkapkan sektor hilir seperti pembuatan prekursor untuk baterai harus digarap secara serius.
“Kami dari Ganjar-Mahfud menyatakan seluruh rekomendasi dari Katadata bersama sembilan Civil Society Organization (CSO) dan lembaga think tank sangat cocok 100% dengan yang kami inginkan,“ katanya.
Rekomendasi Umum untuk Program Hilirisasi Tambang
Dalam diskusi tersebut, Jeany dari Katadata Green memaparkan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang dari hasil rangkaian diskusi bersama sembilan CSO dan lembaga riset.
Di bidang tata kelola, dia menguraikan kebutuhan adanya peta jalan (roadmap) yang detail dan target terukur, penerapan prinsip ESG untuk mengurangi dampak negatif hilirisasi, serta kepastian transfer teknologi dan pengetahuan.
Di bidang kebijakan investasi, Jeany menyebut dibutuhkan pengkajian ulang insentif seperti tax holiday dan diskon royalti untuk mencegah over-investasi smelter, dan fokus pada kebijakan pelarangan ekspor barang mentah. Terakhir, di bidang pemilihan fokus hilirisasi, rekomendasinya mencakup pembuatan skala prioritas hilirisasi berdasarkan kesiapan industri dan komoditas, serta pengembangan industri daur ulang limbah baterai.
Rekomendasi tersebut ditujukan untuk menghadapi sejumlah tantangan dari proses hilirisasi pertambangan saat ini. Pertama, adanya risiko deforestasi, konflik sosial, serta kerusakan lingkungan. Kedua, implementasi pengelolaan limbah ramah lingknguan dan menjamin kesehatan masyarakat. Ketiga, keterlibatan komunitas dan masyarakat lokal. Keempat, ketersediaan tenaga kerja lokal yang terampil. Terakhir, tindakan korupsi dan kemunculan mafia tambang.
Sementara itu, Fabby Tumiwa menyampaikan tiga hal penting yang harus menjadi wacana publik terkait pemanfaatan SDM. Pertama, penegakan hukum terhadap pembalakan, penambangan, dan penangkapan ikan ilegal. Kedua, optimalisasi pemanfaatan SDA yang sudah ada agar bisa dikembangkan menjadi barang jadi, tidak hanya bahan baku. Ketiga, adanya perencanaan tentang ekonomi daerah pasca-tambang.
