Memahami Konsep Negara Menengah Atas dan Standarisasinya
Target Menjadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Di tengah pencapaian ini pemerintah telah membuat target yang lebih visioner, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi atau maju pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, standarisasi Bank Dunia menyebut PDB per kapita harus mencapai minimal US$9.062, jika klasifikasi tersebut belum berubah.
Guna mencapai cita-cita masuk sebagai negara berpendapatan tinggi, PDB nasional ditargetkan mencapai US$7,4 triliun atau menempati peringkat lima terbesar di dunia pada tahun 2045.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, target pada tahun 2036 diharapkan mencapai US$12,2 ribu atau Rp171,3 juta.
Mengacu pada standar tersebut, Indonesia masih perlu menggenjot pendapatan per kapitanya sampai tiga kali lipat dari posisi sekarang.
Namun, Asian Development Bank menyebut pindah status dari negara berpenghasilan menengah ke berpenghasilan tinggi jauh lebih sulit. Data median global pada 1960-2014, waktu yang dibutuhkan suatu negara untuk naik status menjadi negara berpendapatan tinggi adalah 23 tahun.
Negara-negara Asia yang berhasil naik level menjadi negara berpendapatan tinggi seperti Hong Kong, Korea Selatan, dan Cina hanya butuh waktu 19 tahun.
Korea mampu membuat perubahan dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi dengan beralih dari fokus pada industri berat pada dekade 1970-an ke industri teknologi tinggi sejak pertengahan 1980-an.
Sepanjang 1988 - 1994, proporsi total ekspor manufaktur teknologi tinggi Korea Selatan naik dari sekitar 16% menjadi hampir 23%.
Negara yang ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi harus mendorong pertumbuhan produktivitas, inovasi, dan melakukan banyak investasi dalam infrastruktur yang didukung pemerintah dan swasta.
Dalam rentang tahun tersebut, Korea telah berhasil meningkatkan infrastruktur pemerintah, deregulasi sektor keuangan, reformasi pendidikan untuk promosi ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun kapasitas penelitian dan pengembangan negara, serta memberi subsidi pajak dan insentif bagi sektor swasta untuk berkontribusi dalam ekonomi pengetahuan.
