Profil Wali Kota Bima Muhammad Lutfi, KPK Geledah Kantornya Kemarin
Dalam lingkup politik, Lutfi bergabung menjadi anggota DPP Partai Golkar pada 2003. Karier politiknya makin menguat saat ia berhasil menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai tersebut.
Lutfi dua kali terpilih sebagai DPR dapil Nusa Tenggara Barat pada 2009 hingga 2019. Lutfi duduk di Komisi VIII yang mengurusi bidang agama, sosial, penanggulangan bencana, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Baznas, dan pemberdayaan perempuan.
Belum usai masa jabatannya di DPR, Lutfi melanjutkan kiprah politiknya dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Bima. Pada Pilkada serentak 2018, dia terpilih memimpin Bima bersama Feri Sofyan selaku wakil wali kota.
Berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN periode 2022, Lutfi mengantongi harta sebanyak Rp 5,7 miliar. Ia tercatat mengalami kenaikan harta lebih dari 50% dibandingkan 2021 yang awalnya Rp 2,65 miliar.
Secara rinci, pada 2022 jumlah harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4,01 miliar. Lutfi juga mempunyai harta bergerak berjumlah Rp 819 juta.
Harta kas dan setara kas sebanyak Rp 658,43 juta. Lalu, harta berupa kendaraan senilai Rp 250 juta.
Digeledah KPK
Kabar penetapan tersangka dari Wali Kota Bima tersebar usai adanya penggeledahan KPK pada kantor dinasnya. Komisi antirasuah mendatangi kantor Lutfi dengan empat unit kendaraan roda empat.
Penggeledahan dimulai pukul 08.00 hingga 13.15 WITA. KPK membawa sejumlah anggota Brimob dan meminta semua aparatur sipil negara agar mensterilkan area.
Merespon pemberitaan yang beredar, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya akan lakukan pengecekan. Ace enggan memberikan tanggapan lebih lanjut terkait kabar Lutfi tersebut.
Dia juga masih menunggu pengumuman resmi dari KPK. “Mesti ada pengumuman resmi dulu dari KPK terkait dengan penetapan tersangka dari Wali Kota Bima dan kita tunggu atas kasus apa yang dihadapi,” kata Ace di kompleks parlemen Senayan kemarin.
