Ada Mafia Migas, Pemerintah Diminta Bersinergi Kawal Proyek Kilang

Pemerintah harus mengawal proyek kilang Pertamina agar Indonesia bisa mengurangi impor BBM
Image title
10 Juni 2020, 18:06
pemerintah, kilang, pertamina, migas, bbm
ANTARA FOTO/Dedhez Anggara
Ilustrasi, kilang Balongan. Pemerintah diminta bersinergi dengan penegak hukum untuk menghalau mafia migas dalam proyek kilang Pertamina.

Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves mengendus adanya mafia migas dalam proyek kilang di Indonesia. Hal itu menyebabkan Pertamina kesulitan menuntaskan megaproyek tersebut.

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya pun menilai pemerintah perlu bersinergi antar kementerian dan penegak hukum. Sehingga tidak ada keterlibatan mafia dalam proses pembangunan kilang.

"Saya percaya level deputi kemenko tidak akan sembarangan sebut peran mafia migas terkait hal tersebut jika tidak serius," kata Berly kepada Katadata.co.id, Rabu (10/6).

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai tudingan kertelibatan mafia migas dalam proses pembangunan kilang bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak pihak yang tak ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat energi.

Advertisement

Apalagi, menurut dia, Indonesia sudah menjadi negara net importir minyak sejak 2014. Kegiatan impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak atau BBM pun terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Sangat wajar jika ada pihak-pihak yang merasa bisnisnya terganggu jika kita mandiri dalam bidang energi," kata Mamit.

(Baca: Kemenko Marves: Ada Mafia Migas Halangi Pembangunan Kilang Pertamina)

(Baca: Tak Punya Mitra, Pertamina Tunda Pembangunan Kilang Bontang)

Oleh karena itu, Mamit menyarankan pemerintah untuk benar-benar mengawasi proses pembangunan kilang. Di samping itu, pemerintah harus menghitung secara cermat nilai kewajaran proyek agar bisa direalisasikan oleh Pertamina.

"Jangan sampai dari awal saja nilainya sudah bermasalah, harus benar-benar dihitung dan nilai kewajarannya akurat," ujarnya.

Di sisi lain, Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai ketertarikan investor dalam kerja sama pembangunan kilang tergantung pada pengembalian investasi. Jika keekonomian proyek sudah sesuai kriteria investor, maka penanam modal bakal tertarik dengan proyek kilang di Indonesia.

"Sepanjang aspek itu tidak ada titik terang, investor akan lebih mencari investasi lain," ujar Pri.

Sebelumnya, Deputi Bidang Kedaulatan Mairtim dan Energi Kemenko Maritim dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa mencontohkan keterlibatan mafia migas dalam kasus pembangunan proyek kilang di Batam. Perusahaan asal Tiongkok Sinopec kala itu hendak berinvestasi untuk pembangunan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Batam.

Namun, masalah hukum membuat proyek tersebut tak berjalan selama tujuh tahun. "Kita anginnya kencang karena kita berhadapan dengan mafia minyak," ujar Purbaya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (9/6).

Dia pun menduga ada keterlibatan mafia migas dalam proyek kilang Pertamina lainnya. Oleh karena itu, pihaknya bakal menginvestigasi proyek tersebut.

Apalagi, Pertamina memutuskan membatalkan kerja sama dengan Aramco dalam proyek kilang Cilacap dan pecah kongsi dengan Overseas Oil and Gas (OOG) di proyek kilang Bontang.

(Baca: Jadi Proyek Mangkrak, BKPM & Pertamina Kebut Pembangunan Kilang Tuban)

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait