Direksi BTN Beberkan Penyebab Rasio Kredit Bermasalah Melonjak
"Dengan adanya beberapa hal tersebut, kami perlu melakukan penyesuaian atas kolektibilitas. Karena, melihat kondisi debitur, setelah periode restrukturisasi berlalu belum juga menunjukan itikad untuk menyelesaikan NPL," kata Pahala.
BTN membentuk unit kerja baru untuk mempercepat penyelesaian kredit bermasalah dan sentralisasi penanganannya untuk mempercepat penjualan kredit bermasalah tersebut. Pihaknya juga akan meningkatkan penjualan melalui kerja sama dengan Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan Sarana Multigriya Finansial, termasuk mengambil jalur hukum.
Kenaikan kredit bermasalah ini yang menyebabkan laba bersih perusahaan pada tahun lalu anjlok hingga 92,5% dari Rp 2,8 triliun pada 2018 menjadi hanya Rp 209,26 miliar. Seiring kenaikan kredit bermasalah, BTN juga melakukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dari Rp 3,29 triliun menjadi Rp 6,16 triliun.
(Baca: Laba BTN Sepanjang 2019 Anjlok 92% Tergerus Kredit Macet)
Dengan adanya pencadangan yang tinggi tersebut, membuat coverage ratio BTN yang sebelumnya berada di level 50% terhadap kredit bermasalah, menjadi 109,47% pada Januari 2020. Peningkatan tersebut, juga sejalan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71, di mana bank harus memiliki cadangan CKPN di atas 100%.
"Kami harus meningkatkan pencadangan dan juga mempengaruhi bagaimana kami melakukan dan menentukan klasifikasi kredit kami," kata Pahala.
Karena sudah melakukan pencadangan atas NPL yang naik tersebut, tahun ini BTN memperkirakan akan menambah pencadangan pada CKPN sebesar Rp 1,2 triliun.
Namun, Direktur Keuangan BTN Nixon Napitupulu mengatakan, jika mampu menjaga kualitas kredit baru, maka angka CKPN tahun ini bisa berkurang dan membuat laba bersih tahun ini semakin membesar. "Coverage ratio-nya ditargetkan bisa mencapai 120% pada tahun ini," kata Nixon.
