Perubahan Dirut dan Komisaris Jababeka Dibawa ke Pengadilan
(Baca: Ditolak Tiga Mitra Kontraktornya, Jababeka Batal Ganti Direksi)
"Karena itu, pengangkatan jabataban/posisi direksi dan anggota dewan komisaris yang baru tidak berlaku efektif apabila tidak terdapat persetujuan dari pihak ketika, termasuk kreditur perseroan," tulis surat yang ditandatangi Tedjo Budianto Liman.
Perubahan direksi ini, berisiko membuat KIJA gagal memenuhi kewajiban (default) atas surat utang (notes) senilai US$ 300 juta yang diterbitkan pada 2016 dan 2017. Manajemen KIJA menyampaikan risiko default tersebut dalam keterbukaan informasi yang diunggah di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Minggu (7/7).
Dalam notes yang dikeluarkan anak usaha KIJA, Jababeka International B.V, terdapat syarat dan kondisi yaitu, bila terjadi perubahan pengendalian maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan penawaran pembelian kembali (buyback) kepada para pemegang notes.
Harga pembeliannya ditentukan sebesar 101% dari nilai pokok notes yang sebesar US$ 300 juta ditambah kewajiban bunga. Bila perusahaan tidak mampu melaksanakan penawaran pembelian, maka Jababeka International B.V. akan berada dalam keadaan lalai atau default.
"Kondisi lalai atau default tersebut mengakibatkan perseroan atau anak-anak perusahaan lainnya menjadi dalam keadaan lalai atau default pula terhadap masing-masing kreditur mereka lainnya," demikian tertulis dalam materi keterbukaan informasi.
(Baca: Jababeka Terancam Gagal Bayar Utang Di Tengah Kinerja Keuangan Positif)
