Jiwasraya Minta Pemerintah Suntik Rp 32 T, BPK: Lebih Baik Dipailitkan
Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR dari fraksi Nasdem Rudi Hartono Bangun. Ia mengungkapkan bahwa perlu adanya kajian mendalam terhadap aliran uang perusahaan, termasuk melibatkan BPK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jajaran direksi lama Jiwasraya, kepolisian, serta kejaksaan.
(Baca: Modal Asuransi Jiwasraya Minus Rp 24 Triliun, DPR: Ada Kelalaian OJK)
Adapun, permintaan suntikan dana sebesar Rp 32 triliun itu diungkapkan Jiwasraya kepada Komisi XI DPR dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) pada Kamis (7/11).
Menurut Rudi OJK turut bertanggung jawab terhadap kerugian Jiwasraya. Sebab OJK bertugas untuk mengawasi seluruh kegiatan keuangan perusahaan. "OJK ada kelalaian juga, mereka kan pasti laporan tiap bulan," ujarnya usai RDP dengan Jiwasraya.
Rudi menduga direksi lama Jiwasraya menempatkan portofolio investasi pada instrumen yang tidak tepat, seperti membeli saham yang harganya justru anjlok. Hal ini telah terjadi sejak tahun 1990 hingga 2018, alhasil perusahaan terus merugi dari tahun ke tahun.
