OJK Didorong Segera Selesaikan Masalah Bumiputera dan Jiwasraya

"Perusahaan tersebut mungkin menjadi tidak likuid dan membutukan perhatian segera," seperti dikutip dari paparan Bank Dunia pada Minggu (8/9).

(Baca: OJK Enggan Tanggapi Saran Bank Dunia soal Konglomerasi Keuangan)

Dalam kasus gagal bayar tersebut, Bank Dunia memproyeksi ada tujuh juta jiwa orang dengan lebih dari 18 juta polis yang terlibat. Mayoritas merupakan masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah.

Untuk memperbaikinya, Bank Dunia menyarankan agar ada analisis mendetail terhadap penilaian risiko dalam asuransi. Berdasarkan penilaian, perbaikan maupun resolusi harus dilaksanakan sesuai urutan aturan yang berlaku.

Dikutip dari Instagram resmi OJKIndonesia, Ketua Dewan Komisaris OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa OJK diberikan mandat untuk mengawasi secara terintegrasi terhadap konglomerasi sektor jasa keuangan sesuai UU OJK.

Selain itu, OJK juga diberikan kewenangan pengawasan pada masing-masing sektor, yaitu sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (IKNB).

"Pendekatan pengawasan yang kami ambil adalah pengawasan konglomerasi keuangan dilakukan oleh pengawas yang mengawasi entitas utamanya. Jika bank adalah entitas utamanya maka pengawasan terintegrasi dilakukan oleh pengawas perbankan. Begitu juga dengan pengawasan entitas utama di industri pasar modal dan IKNB," jelas Wimboh, Minggu (8/9).

(Baca: Bank Dunia Peringatkan Risiko Aliran Modal Asing Kabur dari Indonesia)