Hasil Audit Dinilai Janggal, Lapkeu 2018 Garuda Perlu Disajikan Ulang
Menurut mereka, pendapatan dari Mahata yang sebesar US$ 239,94 juta tidak dapat diakui dalam tahun buku 2018. Sebab, meskipun sudah ada alat wifi terpasang di satu unit pesawat Citilink, namun belum ada pembayaran dari pihak Mahata kepada Garuda Indonesia.
Bahkan dalam perjanjian dengan Mahata, tidak tercantum term of payment karena pada saat itu masih dinegosiasikan cara pembayarannya.
Pemerintah Sepakat Sebut Standar Audit Laporan Keuangan Garuda Janggal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan standar audit laporan keuangan Garuda Indonesia janggal. Ini didukung oleh hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Setelah pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kami sepakat menetapkan bahwa memang ada kejanggalan pada standar audit keuangan Garuda," kata dia di Kantornya, Jakarta, Jumat (21/6).
Rencananya, Kementerian Keuangan dan OJK akan menggelar konferensi pers untuk memaparkan hasil pemeriksaan. Ini sebagai bentuk transparansi kepada publik.
(Baca: Ada Indikasi Penyimpangan Lapkeu Garuda, Kemenkeu Kaji Sanksi Auditor)
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, jika sudah ada keyakinan pelanggaran dalam standar pencatatan laporan keuangan Garuda, maka akan ada sanksi untuk auditornya, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.
KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan merupakan anggota BDO International. "Sanksinya tergantung level pelanggaran, mulai dari berat, ringan, skorsing, sampai pembekuan. Nanti ada rekomendasi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan," ujarnya.
