Hidupkan Bumiputera, Ketua OJK: Boleh Jual Polis dan Bentuk Anak Usaha
Ia menekankan program penyehatan Bumiputera harus berhasil. Maka itu, program penyehatan harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh persoalan mendasar. Adapun struktur kelembagaan serta aturan pelaksanaan bisnis asuransi mutual akan segera diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Baca juga: (Baca juga: Batal Lanjutkan Restrukturisasi, AJB Bumiputera Beroperasi Lagi)
Di sisi lain, terkait somasi yang dilayangkan beberapa pemegang polis Bumiputera kepada institusinya, Wimboh tak mempersoalkan. “Silakan saja kami tunggu somasinya. Program penyehatan ini kan dalam rangka penyelamatan,” kata dia.
Sebelumnya, pemegang polis sekaligus Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin melayangkan somasi kepada OJK dan Presiden Joko Widodo. Dalam salinan surat somasi yang diterima Katadata, poin utama yang diminta Boyamin yaitu pembubaran Pengelola Statuter lantaran dianggap gagal dan pengangkatannya tidak berdasar hukum.
OJK mengangkat Pengelola Statuter pada Oktober 2016 lalu. Tujuannya, untuk mengambil alih pengelolaan perusahaan lantaran kondisi keuangan yang memburuk. Seiring pengangkatan Pengelola Statuter, direksi dan komisaris perusahaan berstatus nonaktif. Adapun pengangkatan Pengelola Statuter diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Merespons permintaan pembubaran Pengelola Statuter, Wimboh menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk terus menugaskan Pengelola Statuter atau tidak. “Kami lihat saja perlu pengelola statuter atau tidak. Saya tidak tahu (diperpanjang atau tidak),” ucapnya.
