Likuiditas Terancam Ketat, BPD Didorong Terbitkan Obligasi
“Ketakutan akan crowding out (desakan keluar) bagi sektor swasta bisa berkurang karena pemda yang belanja tidak efektif akan mendapatkan alokasi nontunai berupa SBN,” ujarnya. Dampak positif lainnya, harga SBN diharapkan lebih stabil karena ada serapan dari pemerintah daerah (pemda).
Secara umum, Anton menjelaskan, selain kebijakan DBH nontunai, tekanan likuiditas perbankan tahun ini berasal dari potensi penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur. “Yang perlu diwaspadai juga penciptaan produk nonperbankan, misal, infrastruktur bond yang belum keluar. Kalau itu keluar dan menarik, itu harus diwaspadai,“ ujarnya.
Tahun lalu, misalnya, likuiditas sempat mengetat lantaran pemerintah menerbitkan surat utang untuk membiayai lebih dulu (front loading) belanja negara di awal tahun. Hal tersebut seiring dengan minimnya penerimaan negara.
Likuditas kian ketat ketika nasabah menarik dana dari perbankan untuk membayar uang tebusan amnesti pajak (tax amnesty). Meskipun, dana repatriasi program amnesti pajak kemudian mengompensasi berkurangnya likuiditas perbankan.
Mengacu pada pengalaman itu, Anton lebih khawatir dengan persoalan likuiditas daripada solvabilitas atau kemampuan perusahaan melunasi seluruh utang dengan asetnya. Sebab, meski rasio kredit terhadap simpanan nasabah (Loan to Deposit Ratio/LDR) masih baik di kisaran 90 persen, namun ada risiko-risiko likuiditas yang harus diwaspadai akibat minimnya penerimaan negara dan banyaknya penerbitan surat utang (obligasi).
Apalagi, persoalan likuiditas tidak dibahas dalam Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK). “Kelihatannya tidak ada dana khusus untuk liquidity injection,” ujarnya. Hal ini dinilainya sebagai kelemahan UU PPSK.
