Panama Papers Dorong Negara Maju Waspadai Kejahatan Pajak
Sayangnya, tidak ada pernyataan secara tegas mengenai bentuk sanksi jika melanggar kesepakatan AEoI tersebut. “Sulit jika harus ditetapkan,” kata Suahasil. Yang jelas, negara-negara maju akan mendalami sanksi yang memungkinkan bagi negara yang melanggar AEoI.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan semestinya bisa membentuk badan pajak internasional untuk mendorong efektifitas pelaksanaan AEoI. Langkah lain yang paling efektif adalah mengucilkan negara yang bersangkutan atau menjatuhkan sanksi embargo kerjasama dagang. “Tanpa sanksi, kok rasanya tidak efektif (AEoI).”
Meski begitu, Suahasil menyatakan, pemerintah yakin penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) bisa mendorong efektifitas pelaksanaan AEoI di Indonesia. Termasuk mendorong terbukanya kerahasiaan data perbankan. “Tax amnesty akan meng-clear-kan yang belum clear,” ujar dia.
(Baca: Kumpulkan Penegak Hukum, Istana Bahas Panama Papers)
Seperti diketahui, organisasi wartawan investigasi global (ICIJ) merilis dokumen bertajuk Panama Papers secara serentak di seluruh dunia pada awal April lalu. Dokumen yang bersumber dari bocoran data firma hukum Mossack Fonseca di Panama ini menyangkut 11,5 juta daftar kliennya dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Para klien Panama ini diduga mendirikan perusahaan cangkang di berbagai negara suaka pajak (tax havens) untuk menyembunyikan hartanya dari endusan aparat pajak di negara masing-masing.
Sejumlah nama politisi, bintang olahraga, dan selebriti yang menyimpan uang mereka di berbagai perusahaan cangkang di luar negeri tercatat dalam dokumen tersebut. Tercatat, dokumen Panama Papers masuk dalam file sebesar 2,6 terabyte (TB). Perinciannya, ada 4,8 juta surat elektronik, 3 juta database, 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 320 ribu dokumen teks, dan 2.000-an file lainnya.
