Penurunan Cepat Suku Bunga Bisa Mengancam Stabilitas Bank
Ketiga, langkah pemerintah menerbitkan surat utang untuk pembiayaan di awal tahun (front loading). Menurut Anton, kondisi tersebut akan memicu persaingan dan perebutan dana antara bank dan pemerintah. Meskipun di sisi lain, BI berupaya menambah likuiditas bank dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) sebesar 1 persen pada Februari lalu. Gubernur BI Agus Martowardojo pernah menyatakan, penurunan GWM itu akan menambah likuiditas bank sekitar Rp 34 triliun.
(Baca: Berebut Dana dengan Pemerintah, BI Nilai Likuiditas Bank Cukup)
Namun, Anton melihat, BI sebenarnya masih khawatir terhadap potensi aliran keluar dana asing dari instrumen-instrumen keuangan jangka pendek. Karena itu, BI menaikkan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) jangka panjang untuk menarik likuiditas dari pasar. Hal ini juga sebagai langkah menjaga rupiah tetap stabil. Tapi, akibatnya likuiditas akan semakin mengetat. "Mau menurunkan suku bunga tidak masalah, tapi hati-hati," katanya.
(Baca: Rajin Jual SUN, Pemerintah Antisipasi Rebutan Dana dengan Bank)
Di sisi lain, perbankan masih kesulitan menurunkan bunga kredit dan deposito dalam waktu cepat. Apalagi, biaya pengumpulan dana (overhead cost) dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih cukup tinggi, yaitu sekitar tujuh persen. Karena itulah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa kewalahan dan terancam tutup gara-gara kesulitan menyerap likuiditas dari UMKM.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Atmajaya, Agustinus Prasetyantoko. Menurut dia, penurunan BI rate yang terlalu cepat akan mengganggu stabilitas makro, khususnya di sektor keuangan. "BI rate memang menjadi benchmark bagi bunga yang lain. Tapi harus diperhatikan dampaknya. Kalau lending rate tidak bisa didorong turun maka konsumsi dan investasi tidak bisa didorong jauh," katanya.
