Pemerintah Agar Hati-Hati Gabungkan Bank Mandiri dan BNI
Selain itu, merger pun akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Apalagi saat ini, 40 persen saham BNI dimiliki publik. Dari jumlah itu, sebesar 28 persen di antaranya adalah milik pemodal asing, antara lain di New York, London, Singapura, Hong Kong, dan Tokyo.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah perlu mengkaji secara mendalam wacana merger kedua bank BUMN ini. Jika merger tersebut kemudian bermasalah, akan mempengaruhi perekonomian nasional. ?Perlu dikaji secara komprehensif dan multidimensional,? tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, untuk menghindari kegaduhan, pemerintah perlu mengajak bicara pemegang saham publik di kedua bank tersebut. (Baca: Sofyan Ingin Modal Bank Mandiri & BNI Diperkuat Sebelum Merger)
Selain merger, opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperkuat konsolidasi perbankan nasional adalah dengan memperjelas sektor yang akan digarap oleh masing-masing bank BUMN.
Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas mengatakan, merger merupakan salah satu cara untuk memenuhi Qualified ASEAN Bank (QAB) atau bank yang mendapat fasilitas kemudahan investasi di ASEAN. Cara lainnya adalah dengan melakukan penambahan modal.
?Tapi itu (merger) tergantung bank BUMN-nya mau atau nggak,? tutur Rohan saat dihubungi Katadata, Senin (2/2) lalu. (Baca: Saham Perbankan Turun Terpengaruh Wacana Merger Bank Mandiri & BNI)
