Serapan Kredit Program PEN Bank BUMN 97,6%, Bank Mandiri Terbesar

Image title
17 September 2020, 19:14
kredit pemulihan ekonomi nasional, Bank mandiri, bri, btn, BNI, kredit ukm, pemulihan ekonomi nasional, covid-19
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/agr/foc.
Pekerja menyelesaikan produksi miniatur dari bambu di Desa Cimangenteung, Lebak, Banten, Rabu (8/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku UMKM akan dilakukan selama 18 bulan atau hingga 2021 dengan total dana keseluruhan sebesar Rp100 triliun guna dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM terdampak pandemi COVID-19.

Plt Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi menjelaskan mayoritas kredit diberikan kepada UMKM yaitu sebanyak 78.728 debitur, sementara hanya 31 debitur yang non-UMKM. Meski secara jumlah debitur lebih sedikit, namun nilai kredit yang disalurkan kepada debitur non-UMKM nilainya mencapai Rp 18,5 triliun, sedangkan kepada UMKM hanya Rp 13,5 triliun.

Kredit ini disalurkan kepada debitur yang bergerak di sektor pengolahan, perdagangan, pertanian, kehutanan, dan konstruksi. Sementara untuk sebaran wilayah, senilai Rp 22,47 triliun untuk debitur di pulau Jawa, Rp 5,27 triliun di Sumatra, dan Kalimantan Rp 1,8 triliun.

Bank Mandiri juga telah melakukan restrukturisasi kredit kepada 521.257 debitur dengan nilai baki debet mencapai Rp 120,3 triliun. Penyalurannya juga sudah sesuai dengan POJK 11 yang diterapkan agar kualitas kredit ditetapkan lancar usai restrukturisasi.

Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir ini permohonan restrukturisasi kredit sudah melandai. Tapi, masih ada tantangan yang harus dihadapi karena penerapan PSBB jilid II oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 14 September 2020.

Penerapan PSBB di Jakarta ini diprediksi bisa mempengaruhi kinerja usaha nasabah-nasabah Bank Mandiri. "Harapannya (PSBB) tidak terlalu lama, sehingga tidak membawa kemungkinan meningkatnya permohonan restrukturisasi di industri perbankan," kata Hery.

Sebelumnya, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin mengungkapkan target restrukturisasi kredit hingga akhir tahun ini mencapai Rp 140-150 triliun.

BNI

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BBNI) telah menyalurkan kredit senilai Rp 16,39 triliun kepada 63.573 debitur dari penempatan dana pemerintah dalam program PEN. Realisasi ini sudah melampaui harapan pemerintah yakni tiga kali nilai penempatan dana negara atau Rp 15 triliun.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menjelaskan berdasarkan segmentasinya, kredit PEN ini mayoritas diberikan kepada segmen kecil dengan nilai kredit Rp 10,75 triliun kepada 63.530 debitur. Kredit PEN yang disalurkan kepada pelaku usaha segmen menengah hanya Rp 812 miliar dari 20 debitur.

"Sektor-sektor yang menjadi tujuan ekspansi kredit kecil dan menengah adalah perdagangan, pertanian, jasa, industri pengolahan, konstruksi, pengakutan, listrik dan air, dan pertambangan," kata Royke.

BNI juga menyalurkan kredit PEN ini bagi segmen korporasi dengan nilai kredit Rp 4,82 triliun kepada 16 debitur. Royke menjelaskan ekspansi kredit ke segmen ini fokus kepada industri yang berorientasi ekspor dan padat karya, termasuk industri terkait dengan ketahanan pangan.

Sektor yang menjadi fokus utama penyaluran kredit PEN ini adalah perdagangan yaitu sebesar 40%. Lalu, sektor pertanian sebesar 27%, jasa sebesar 19%, industri pengolahan sebesar 9%, konstruksi sebesar 3%, dan pengangkutan sebesar 2%. Sementara sektor listrik, gas, dan air sebesar 0,1% dan pertambangan 0,1%.

Menurut Royke, dalam program PEN ini BNI juga mendapatkan tugas menyalurkan subsidi bunga. BNI telah menyalurkan kepada 154 ribu rekening nasabah dengan nilai total mencapai Rp 208 miliar. Subsidi bunga ini diberikan kepada debitur kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 192,2 miliar, sementara untuk segmen non-KUR senilai Rp 15,7 miliar.

Sementara untuk restrukturisasi debitur terdampak Covid-19, BNI telah merealisasikan restrukturisasi dengan baki debet senilai Rp 121,2 triliun. Catatan tersebut, merupakan 97,7% dari potensi restrukturisasi kredit yang ada.

BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sudah menyalurkan sebagai kredit senilai Rp 9,42 triliun kepada 34 ribu debitur per 31 Agustus 2020 dalam program penempatan dana pemerintah senilai Rp 5 triliun. BTN ditargetkan mampu menyalurkan kredit senilai Rp 15 triliun pada 25 September mendatang.

BTN tercatat menyalurkan kredit PEN ini dalam bentuk kredit pemilikan rumah subsidi dengan nilai mencapai Rp 3,13 triliun kepada 22,45 ribu kreditur. sementara, penyaluran melalui skema KPR non-subsidi mencapai Rp 2,46 triliun kepada 9,66 debitur.

Sementara dalam bentuk kredit komersial, BTN menyalurkan senilai Rp 1,81 triliun kepada 1,96 ribu debitur. Sisanya kredit BUMN senilai Rp 2,02 triliun kepada 22 debitur.

"Kami melihat penempatan dana PEN ini membantu untuk bisa menurunkan tingkat bunga di pasar dan membantu dari sisi likuiditas karena LDR BTN pada waktu itu termasuk yang tinggi," kata Direktur Utama BTN Pahala N Mansury.

Pahala mengatakan bahwa BTN berkomitmen memenuhi target penyaluran kredit Rp 15 triliun hingga akhir September ini. Berdasarkan proyeksinya, sebesar Rp 5,26 triliun disalurkan untuk KPR subsidi, Rp 4,5 triliun untuk kredit BUMN, Rp 2,85 triliun untuk KPR non-subsidi, dan Rp 2,4 triliun untuk kredit konstruksi.

"BTN berkomitmen bisa menyalurkan dana penempatan uang negara sebesar 3 kali lipat dari apa yang ditempatkan di kami sampai dengan posisi akhir September nanti," kata Pahala.

Di luar penyaluran kredit PEN, BTN telah memberikan restrukturisasi kredit kepada 286,6 ribu debitur dengan baki debet mencapai Rp 50,1 triliun per Agustus sesuai dengan POJK 11. Restrukturisasi ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Mayoritas jumlah debitur yang direstrukturisasi mayoritas berasal dari sektor non-UMKM sebanyak 285,73 debitur dengan nilai total Rp 48,89 triliun. Sementara debitur UMKM yang direstrukturisasi sebanyak 035 dengan nilai Rp 1,2 triliun.

BTN memang mayoritas memberikan restrukturisasi kepada debitur yang merupakan pegawai swasta sebesar 55% dari total debitur restrukturisasi. Sementara untuk pola restrukturisasi, sekitar 60% diberikan diskon, Penjadwalan Ulang Sisa Pinjaman (PUSP), dan Penjadwalan Ulang Sisa Tunggakan (PUST)

"Puncak restrukturisasi ini ada di Mei, dengan total tambahan kredit yang direstrukturisasi mencapai kurang lebih sekitar Rp 10,8 triliun," kata Pahala.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...