Giliran 7 Bank Dapat Penempatan Dana Pemerintah, Bagaimana Kondisinya?
Pemerintah mengalokasikan dana bantuan UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 123,46 triliun. Bantuan diberikan dalam bentuk subsidi bunga Rp 35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturasi Rp 78,78 triliun, belanja IJP Rp 5 triliun, penjaminan modal kerja Rp 1 triliun, PPh final UMKM DTP Rp 2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada korporasi melalui LPDB KUMKM Rp 1 triliun.
Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai penempatan dana pemerintah di BPD kurang efektif karena banyak masyarakat yang lebih memilih mengajukan kredit kepada Himbara. Selain itu, likuiditas perbankan secara industri pun kini tengah longgar.
"Sebelum Covid-19 saja BPD terbilang lembaga yang tidak terlalu efektif mendorong kredit, apalagi di masa seperti ini," kata Fithra kepada Katadata.co.id, Selasa (22/9).
Saat ini, menurut dia, yang dibutuhkan adalah kemudahan UMKM dalam mendapatkan likuiditas di perbankan. "Karena masih banyak UMKM yang kesulitas mendapatkan likuiditas itu karena banyaknya persyaratan dari bank," ujar dia.
Bank Indonesia mencatat kondisi likuiditas perbankan melonggar di tengah restrukturisasi kredit besar-besaran yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Perbankan hingga Agustus 2020 telah merestrukturisasi 18,64% dari total penyaluran kredit.
Gubernur BI Perry Warjyo sebelumnya menjelaskan longgarnya likuiditas terjadi karena pertumbuhan kredit masih terbatas. Selain akibat permintaan domestik yang lemah, bank berhati-hati dalam menyalurkan kredit seiring berlanjutnya pandemi Covid-19.
BI juga telah menambah likuiditas di perbankan sekitar Rp 662,1 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum sekitar Rp 155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp 491,3 triliun hingga 15 September 2020. .
