Aset Kripto Dinilai Spekulasi, INDEF: Industri Butuh Aturan Ketat
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema menekankan produk investasi uang kripto adalah aset spekulatif. Dengan pergerakan yang cukup abnormal atau cenderung volatilitas menjadikan instrumen tersebut sebagai aset spekulasi.
“Ini perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan untuk membuat aturan ketat tentang cryptocurrency. Tanpa aturan ketat, itu bisa mengganggu perekonomian,” ujar Iman dalam diskusi bertajuk “Plus Minus Investasi Kripto” kemarin.
Sementara itu, Tiongkok secara tegas melarang lembaga keuangannya memberikan layanan ataupun bertransaksi menggunakan mata uang kripto. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga perekonomian dari risiko manifestasi aset kripto. Di sisi lain, Negeri Panda tersebut berencana untuk mengeluarkan uang kripto dalam bentuk yuan.
Iman menilai, langkah Tiongkok bisa dipelajari secara seksama untuk mengedepankan pasar kripto agar mampu menciptakan keuntungan bagi perekonomian negara hingga masyarakat luas. Apalagi, pemanfaatan uang kripto masih kontrakprodukti terhadap perekonomian.
Upaya mendorong aset kripto di Tanah Air juga dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi seperti blockchain. Blockchain merupakan sistem penyimpanan data digital yang terhubung banyak server (multiserver) dan kerap diibaratkan sebagai buku besar digital.
Sementara itu, Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto memprediksi teknologi blockchain bakal menjadi tren, dengan bentuk beragam yang dieksplorasi berbagai negara. Hal ini tampak dari upaya beberapa bank sentral yang mengkaji rencana penerapan digital currency.
Hanya saja, menurut dia tantangan uang kripto jauh lebih banyak saat ini dibandingkan manfaatnya. Kondisi tersebut terkait regulasi, tata kelola, know uour customer (KYC) dan sumber aset kripto, pengamanan aset terkait kejahatan siber, akuntansi dan laporan keuangan, hingga perpajakan.
“Wacana pemerintah menjajaki pengenaan PPh final dari aspek investor akan merasa lebih nyaman, artinya produk dijamin pemerintah,” katanya.
Di sisi lain, Eko menambahkan kalau penetapan PPh Final juga bisa menimbulkan dilema jika nilainya tertalu tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menggiring investor domestik untuk memilih investasi di negara lain dan menciptakan capital outflow (dana keluar).
Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nur Komaria mengatakan, penggunaan uang saat ini sudah berevolusi, termasuk dengan kehadiran uang kripto. Harapannya, rencana pemerintah untuk membentuk bursa pasar kripto mampu menekan risiko fluktuasi atau bubble. Selain itu, investo bisa lebih terjamin.
“Jika pemerintah memberikan perlindungan bagi investor, harapannya akan banyak yang menggunakan aset kripto,” ujar Nur.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana menargetkan bursa aset kripto bisa beroperasi di 2021. Di samping itu, Bappebti juga menyiapkan lembaga kliring dan depository (tempat penyimpanan aset) untuk mendukung ekosistem aset kripto Tanah Air.
“Bursa sedang dalam proses, target kami dari Bappebti paling lambat akhir 2021 sudah ada bursanya dan sudah berjalan,” kata Wisnu dalam diskusi daring beberapa waktu lalu.
Adapun tahapannya, Bappebti akan terlebih dahulu merilis bursa aset kripto, untuk selanjutnya disiapkan lembaga kliring dan depository. Kehadiran lembaga kliring bertujuan untuk menyimpan 70% dana atau likuiditas milik pedagang kripto berizin. Gunanya, ketika terjadi gagal bayar (default) dari pedagang kripto, maka dana tersebut akan digunakan untuk membayarkan dana nasabah.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, nilai transaksi uang kripto di Indonesia hingga Mei tahun ini mencapai Rp 370 triliun. Jumlahnya naik lebih lima kali dibandingkan akhir tahun lalu yang sebesar Rp 65 triliun.
Sementara itu, jumlah pemain uang kripto di Indonesia juga mencatatkan kenaikan 62,5% menjadi 6,5 juta orang pada Mei 2021. Akhir 2020, jumlah pemain uang kripto baru 4 juta orang.
Dinamika pertumbuhan transaksi kripto dinilai Lutfi bisa menjadi peluang. Apalagi, pada 2030, dia memprediksi ekonomi digital Tanah Air tumbuh sebanyak delapan kali atau berkontribusi 18% terhadap total pertumbuhan domestik bruto (PDB).
“Ini menjadi dinamika yang harus kita sadari dan Kemendag melihat ini sebagai opportunities. Aset kripto menjadi penting karena bagian dari hilirisasi ekonomi digital,” kata Lutfi dalam sambutan seminar daring pekan lalu
