Jokowi Godok Kredit Tanpa Agunan untuk UMKM, Begini Mekanismenya

Presiden Joko Widodo mengaku sedang mendorong kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan kepada sektor finansial. Menurutnya, pemberian KUR saat ini bisa menggunakan penilaian kredit atau credit scoring alih-alih agunan.

Jokowi mencatat sebanyak 145 negara telah menggunakan credit scoring untuk memberikan pembiayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai hal tersebut penting lantaran pengusaha muda umumnya belum memiliki aset untuk dijadikan agunan.

"Kalau peluang diberikan dengan sistem credit scoring, itu akan lebih memudahkan pengusaha muda. Ini akan terus saya dorong," kata Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) seperti disiarkan dalam Sekretariat Presiden, Kamis (31/8).

Jokowi menjelaskan credit scoring membuat pinjaman yang diberikan perbankan berdasarkan karakter usahanya. Jenis pembiayaan yang diberikan pada perbankan adalah KUR atau maksimal senilai Rp 500 juta.

Jokowi juga telah memberikan pagu KUR senilai Rp 460 triliun per tahun selama dirinya menjabat sebagai Kepala Negara. Adapun, bunga kredit dalam penyaluran KUR adalah 6%.

Walau demikian, Mantan Walikota Solo ini menilai fasilitas KUR harus terus disosialisasikan agar kuotanya bisa habis. Jokowi menekankan fasilitas KUR tersebut hanya diberikan kepada pelaku UMKM.

Penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga 12 Juni 2023 mencapai Rp 87,48 triliun atau baru terealisasi 19% dari target tahun ini Rp 450 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pemerintah telah menaikkan plafon KUR menjadi Rp 450 triliun untuk tahun 2023 ini, dari yang sebelumnya sebesar Rp 370 triliun pada tahun 2022.

“Plafon KUR yang disediakan pemerintah tahun lalu Rp 370 triliun dan tahun ini Rp 450 triliun,” kata Airlangga saat kunjungan kerja di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang, Jawa Barat, Jumat (23/6)