Marak Dana Pensiun Bermasalah, Ini Respons Ketua ADPI
Lembaga keuangan dana pensiun saat ini menjadi perhatian masyarakat sejak empat dana pensiun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terindikasi melakukan dugaan tidak pidana korupsi atau fraud. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, saat ini terdapat 12 dana pensiun yang masuk status pengawasan khusus.
Merespons hal tersebut, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Ali Farmadi mengatakan masih optimis terhadap prospek dana pensiun. Dia menjelaskan dalam International Labour Organization (ILO) disebut jika 40% dari gaji harus diterima pekerja saat pensiun.
Selain itu, dia mengkhawatirkan jika di 2035 mendatang akan ada populasi dengan usia tua yang cukup tinggi. "Usia 70-an banyak tapi pendapatan tidak ada. Bagaimana mereka mempersiapkan pensiunnya dan ini akan menjadi beban pemerintah nanti," kata Ali, saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (12/10).
Oeh karena itu, menurutnya, Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menjadi sesuatu yang harus bisa tumbuh. Sangat penting untuk masyarakat untuk sadar agar bisa mempersiapkan masa depan atau masa tua. Jika masyarakat sadar, nantinya tidak akan mengganggu atau bergantung pada orang lain.
"Dengan adanya sumber tenaga kerja yang formal maupun informal, harus tumbuh terutama yang DPLK. Selain itu, OJK akan ikut memperbaiki tata kelola dana pensiun," sebutnya.
