Naik 12,9%, Laba Bersih BUMN Tembus Rp 183,9 Triliun di Semester I

Lona Olavia
25 Oktober 2023, 16:45
Naik 12,9%, Laba Bersih BUMN Tembus Rp 183,9 Triliun di Semester I
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2% pada tahun 2021, menjadi 34,9% pada tahun 2022," ungkap Erick.

Raihan tersebut, ujar Erick, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp 8.978 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 9.789 triliun pada tahun 2022.

“Sekarang BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Di semester pertama tahun 2023 ini, aset kita Rp 9.842 triliun naik 3,9% year on year, dan laba bersih Rp 184 triliun, naik 13% year on year," kata Erick.

Atas dasar itu semua, Erick optimis, BUMN mampu menyetorkan dividen Rp 80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2022 sebesar Rp 80,2 triliun dan menjadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah Kementerian BUMN,” ujar Erick.

Bersih-bersih BUMN

Di sisi lain untuk menjaga agar kinerja BUMN dapat terus meningkat, Erick menegaskan, program 'Bersi -bersih BUMN' terus berlanjut. Tidak hanya pada perusahaan BUMN, tetapi juga anak perusahaan BUMN.

Bersih-bersih ini antara lain dilakukan pada BUMN asuransi, mulai dari Jiwasraya dan Asabri, hingga dana pensiun (dapen) BUMN.

"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus lanjutkan program bersih-bersih ini. Tidak hanya empat dapen, di mana ada indikasi kerugian negara Rp 300 miliar, kami juga sudah minta dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya," ungkap Erick.

Dia mengatakan telah membentuk tim khusus yang menyertakan wakil menteri BUMN, sekretaris Kementerian BUMN, dan deputi bidang hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola oleh BUMN.

"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 dapen yang dikelola BUMN, 70% dalam kondisi sakit, di mana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan jaksa agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini, " ujar Erick.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...