Capres Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Ini Pendapat Pakar
Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya usai resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dua diantara paslon berencana memisahkan Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Hal tersebut tertulis dalam visi misi pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, dan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada poin kedelapan, visi dan misi Anies dan Cak Imin yang bernama “AMIN” tertulis pasangan ini ingin merealisasikan badan penerimaan negara langsung di bawah presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara.
Adapun dalam dokumen program kerja pasangan Prabowo dan Gibran yang berjudul "Bersama Indonesia Maju" tertulis reformasi tata kelola pemerintahan. Salah satunya, membentuk badan penerimaan baru.
Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar menilai pembentukan BPN ini sudah tak relevan dan bukan isu yang penting dalam agenda lima tahun ke depan.
Sejarahnya, pemisahan ditujukan agar DJP lebih fleksibel dan mudah untuk merekrut pegawai, ada isu keterbatasan pegawai. Namun dengan perkembangan teknologi dan administrasi sekarang, kebutuhan pegawai dapat dikurangi.
DJP juga sedang mempersiapkan untuk implementasi Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau core tax system. Kebutuhan penggunaan SDM dapat dikurangi karena probis akan dilakukan oleh sistem tak lagi manual yang membutuhkan manusia. Jadi, isu BPN dinilai sudah tidak relevan.
