BPK: 13 Pekerjaan BUMN yang Didanai PMN Rp 10,4 Triliun Belum Rampung
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa penyertaan modal negara atau PMN senilai Rp 10,4 triliun untuk mendanai pekerjaan 13 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum diselesaikan.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, Menteri BUMN Erick Thohir bisa meninjau penggunaan dana PMN dengan ketentuan yang berlaku.
"Pekerjaan yang didanai dari tambahan PMN pada 2015 dan 2016 di 13 BUMN hingga semester I 2022 sebesar Rp 10,4 triliun belum dapat diselesaikan dari hasil pemeriksaan," katanya dalam rapat paripurna DPR RI ke-27, dikutip Rabu (21/6).
Isma pun menyampaikan beberapa masukan kepada Menteri BUMN. Pertama, apabila sisa pekerjaan masih akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan awal, agar memerintahkan BUMN terkait melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan.
Kedua, apabila diputuskan berbeda dengan tujuan awal pemberian PMN, agar berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Koordinasi untuk menindaklanjuti perubahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Di sisi lain, Komisi VI DPR merestui PMN untuk empat BUMN sebesar Rp 5,7 triliun. Dana PMN yang bersumber dari cadangan investasi APBN 2023 itu akan segera disalurkan pada tahun ini.
"Komisi VI DPR menyetujui usulan penyertaan modal negara sebesar Rp 5,7 triliun," kata Wakil Ketua Komisi BUMN Mohamad Hekal saat membacakan poin pertama kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Kamis (15/6).
PMN yang diberikan untuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life senilai Rp 3 triliun. Erick mengatakan, PMN tersebut dalam rangka penyelesaian pengalihan polis PT Asuransi Jiwasraya. Dia menilai, pendanaan tersebut bisa menyelesaian restrukturisasi polis Jiwasraya melalui IFG Life yang sempat tertunda beberapa waktu sejak 2006.
"Pada periode ini bisa diselesaikan secara baik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang dirugikan selama ini," kata Erick.
Lalu PMN disalurkan untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney sebesar Rp 1,2 triliun. PT Reasuransi Indonesia Utama senilai Rp 1 triliun dan holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food senilai Rp 500 miliar.
