OJK: Tidak Ada Alasan Menolak Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat
Rencana Bank Muamalat Melantai di BEI
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. sebelumya berencana untuk melakukan pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir tahun 2023 lalu. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan saat itu mengatakan Bank Muamalat memang telah menjadi perusahaan terbuka sejak tahun 1993, namun sahamnya belum tercatat di bursa hingga saat ini.
Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia Hayunaji mengatakan, aksi korporasi ini hanya sebatas pencatatan saham atau listing, tanpa diikuti penawaran umum saham perdana. "Sehingga tidak ada skema kepemilikan saham," katanya saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (23/6).
Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna pada Oktober 2023 lalu menyampaikan, Bank Muamalat masih dalam proses untuk penawaran umum perdana saham di BEI. Namun Bank Muamalat belum masuk dalam pipeline pencatatan saham di bursa Tanah Air.
MUI Tolak Rencana Merger
Rencana pencatatan saham yang belum kunjung terealisasi hingga wacana merger mengemuka makin meramaikan pemberitaan terkait Bank Muamalat. Hal ini memantik reaksi dari Wakil Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Ia menolak rencana penggabungan usaha alias merger PT Bank Mualamat Indonesia Tbk (BMI) dengan unit usaha syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) atau BTN Syariah.
“Dengan beberapa pertimbangan, ide untuk menggabungkan Bank Muamalat dan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan,” ucap Anwar, dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/1).
Gagasan tersebut, kata Anwar karena ada dua hal yang dipertimbangkan. Pertama, ia berpendapat bahwa warisan dari para pendiri BMI, yang telah bekerja keras untuk mendirikan bank tersebut harus tetap terjaga. Kedua, ia ingin memastikan bahwa di tengah persaingan di sektor perbankan Indonesia yang mayoritas dihuni oleh muslim, bank swasta milik umat Islam masih tetap berdiri.
Merespons hal ini, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat Indonesia, Hayunaji menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan ranah atau kewenangan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Adapun BPKH merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.
“Kami tentunya akan mengikuti arahan dan strategi dari BPKH,” kata Hayunaji kepada Katadata.co.id, Senin (22/1).
