BPK Ingatkan Luhut untuk Awasi Belanja Perjalanan Dinas

(Baca: Pengelolaan Anggaran Daerah, Mayoritas Sudah Terima Opini WTP BPK)

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan biaya perjalanan dinas diatur bedasarkan standar biaya yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Aturan tersebut akan diikuti oleh BPK sebagai lembaga auditor.

"Kami paham betul yang dirasakan Pak Luhut ataupun pimpinan lembaga lain. Namun, kami tidak dalam posisi untuk mengubah aturan itu," ujar Agung.

Di sisi lain, BPK mengapresiasi kementerian tersebut. Sebab, Kemenko Kemaritiman dan Investasi menjadi kementerian yang tindak lanjut hasil pemeriksaannya mencapai status 1 atau "Selesai Ditindaklanjuti" mencapai 78,82%. Dengan demikian, BPK mengelompokkan kementerian tersebut dalam kategori baik.

(Baca: Menlu Puji BPK yang Kalahkan Inggris Jadi Auditor Organisasi Maritim )