Sri Mulyani Targetkan Omnibus Law Perpajakan Rampung Awal 2020

Agatha Olivia Victoria
26 November 2019, 15:33
Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia memberikan paparan dalam acara Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia bersama Katadata mengadakan diskusi dan peluncuran buku Indonesia Menuju 5 Besar Dunia di The Ballroom Theater XXI, J
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian.

"Sehingga ini benar-benar menandai keseluruhan seluruh sistem," ujarnya.

Selain omnibus law bidang perpajakan, pemerintah juga sedang membahas omnimbus law cipta lapangan kerja. "Untuk finalisasi omnibus law cipta lapangan kerja diharapkan selesai pada akhir tahun ini, tetapi ini di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian," tutupnya.

 (Baca: Ekonom Sebut Dunia Usaha Harus Waspadai Ketidakjelasan Aturan di 2020)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law. Naskah tersebut bakal dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas awal tahun depan. 

Yasonna mengatakan, rancangan omnibus law juga akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi 74 Undang-undang (UU) melalui satu regulasi.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...