Hipmi Tolak Rencana Masuknya Modal Asing di 54 Bidang Usaha UMKM
Menurut Bahlil, lebih baik pemerintah berfokus melakukan relaksasi terhadap investasi. Hal ini dapat dilakukan dengan deregulasi sejumlah aturan yang menyulitkan investor. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas kemampuan birokrasi untuk menarik investor-investor besar masuk ke dalam negeri.
Di sisi lain, semestinya pemerintah mendorong peningkatan kualitas UMKM dengan mempermudah aturan dan akses ke pembiayaan. Selain itu, Bahlil meminta pemerintah menyiapkan kondisi pasar yang baik. “Itu baru kebijakan top,” kata dia.
(Baca: Relaksasi DNI Ditunda, Istana: Ada Kebijakan untuk Lindungi UMKM).
Saat ini, pemerintah baru mengeluarkan lima bidang usaha dari daftar bidang usaha yang diusulkan untuk relaksasi DNI. Lima usaha itu dikembalikan untuk dicadangkan bagi UMKM. Dengan demikian, semua pelaku bisnis yang ingin berusaha di bidang ini harus tetap mengurus perizinan.
Dari jumlah tersebut, empat bidang usaha masuk kategori kelompok A. Sementara satu bidang usaha berasal dari kategori kelompok B. Kelima bidang usaha tersebut yakni industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian, percetakan kain, kain rajut khususnya renda, warung internet, dan perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet.
Kebijakan ini diambil setelah pemerintah mendapat masukan dari dunia usaha. “Kesimpulannya kami drop,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai Rapat Terbatas soal Divestasi Freeport, di Istana Kepresidenan, Kamis (29/11). Meski demikian, dia enggan menjelaskan alasan utamanya karena khawatir akan menimbulkan multitafsir.
