Pemerintah Cairkan Rp 3,6 Triliun untuk Tambal Defisit BPJS Kesehatan
Pemotongan tersebut dilakukan menyusul adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata cara pemotongan transfer ke daerah atas tunggakan kewajiban selaku pemberi kerja atas pembayaran iuran jaminan kesehatan. "PMK baru untuk intersep bisa motong DBH dan DAU kalau punya utang itu. Tapi harus kami barengi dengan rekonsiliasi antara BPJS kesehatan dengan pemda masing-masing,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan BPJS Kesehatan perihal upaya menutup defisit. Upaya yang dimaksud termasuk kontribusi daerah untuk BPJS Kesehatan yang diambil dari 10% anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sisi lain, ia menekankan pihaknya juga terus mengkaji kebijakan mengenai partisipasi masyarakat dalam soal iuran BPJS Kesehatan. "Kami akan terus lakukan review mengenai policy apa yang disebut partisipasi dari masyarakat baik yang sudah kerja maupun yang belum, atau yang tidak mampu," kata Sri Mulyani. (Baca juga: Go-Jek Rilis Go-Bills untuk Bayar Aneka Tagihan Listrik dan BPJS)
Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai rokok untuk menambal defisit. "Kami juga akan gunakan sumber dana lain, DBH rokok itu sebetulnya untuk preventif," kata dia. Namun, ia menekankan penyelesaian persoalan defisit dengan DBH hasil tembakau hanya akan bersifat temporer.
Ke depan, BPJS Kesehatan harus punya strategi lain yang bersifat pencegahan untuk menekan defisit. "Mereka harus mampu memfokuskan pada prefentif menciptakan gaya hidup (sehat) karena itu akan timbulkan biaya kesehatan yang lebih rendah," kata dia.
