Sri Mulyani: Tanpa Utang, Pemerintah Harus Pangkas Belanja Rp 400 T
Atas dasar itu, ia pun menekankan pentingnya membiayai belanja dengan utang. Toh, bila utang dimanfaatkan dengan baik bisa menguntungkan negara. Ia mencontohkan, utang untuk pembiayaan infrastruktur akan menarik minat investasi sehingga berdampak terhadap perekonomian.
Lalu, utang untuk pendidikan dan kesehatan juga diharapkan memperbaiki kualitas hidup anak Indonesia. Dengan begitu, ke depan, anak-anak Indonesia diharapkan bisa menjadi generasi bangsa yang produktif.
Sebelumnya, pandangan negatif mengenai lonjakan utang pemerintah muncul dari berbagai pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sidang paripurna di DPR, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto bahkan meminta pemerintah menyusun APBN tanpa utang.
Menurut dia, defisit anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah “lampu kuning”. Sebab, batas defisit anggaran yang diperbolehkan undang-undang hanya 3% dari PDB. Ia pun khawatir kondisi tersebut bisa memicu krisis seperti yang terjadi pada 1997/1998. (Baca juga: Sri Mulyani Revisi APBN 2017, Ekonom Dukung Pelebaran Defisit)
"Saya ingat pada saat kampanye, Presiden Joko Widodo tidak akan tambah utang. Bagaimana pemerintah bisa susun APBN dengan jujur? Susun tanpa utang," ujar dia saat Sidang Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/7).
