Diadang Tarif Listrik, Ekonomi 2017 Diramal Bank Dunia Tumbuh 5,2%
Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 5,2 persen. Angkanya lebih tinggi dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 5,1 persen. Ada banyak faktor penopang target proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut meskipun kemungkinan kenaikan biaya energi tahun ini dapat mengganggu pencapaian target tersebut.
Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves memperkirakan perekonomian Indonesia terus positif didukung oleh pulihnya perekonomian dunia dan membaiknya kondisi fundamental dalam negeri. Meskipun, ke depan masih ada risiko ketidakpastian global dan proteksionisme perdagangan yang meningkat.
Namun, risiko-risiko itu bisa diredam oleh pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional yang lebih cepat, serta kondisi keuangan yang relatif akomodatif. Selain itu, ada faktor pemulihan harga komoditas. (Baca: Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2017 Bisa Capai 5,3 Persen)
Atas dasar itulah, Bank Dunia tetap optimistis menatap perekonomian Indonesia tahun ini. "Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) rill Indonesia diproyeksikan meningkat dari 5 persen pada 2016 menjadi 5,2 persen tahun ini," ujar Chaves dalam acara peluncuran Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (15/6). Angka tersebut sama dengan proyeksi sebelumnya Bank Dunia.
Chaves mengatakan, salah satu tantangan dari sisi domestik memang adanya tiga kali kenaikan tarif listrik di semester pertama tahun ini. Hal tersebut menyebabkan inflasi rata-rata bulanan sejak awal tahun ini mencapai 3,9 persen.
Padahal, di sepanjang pertengahan tahun 2016, tercatat inflasi hanya sebesar 3,2 persen. Sebab, efek inflasi akibat biaya energi yang tinggi tersebut diimbangi dengan pertumbuhan harga pangan yang lebih lambat.
Selain itu, terdapat risiko perubahan tak terduga dalam kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) yaitu ancaman meningkatnya proteksionisme internasional. Hal itu menyebabkan optimisme pemulihan perdagangan global menjadi mengecil.
Risiko geopolitik di kawasan Asia dan di seluruh dunia juga akan berdampak cukup besar. Ada pula rencana kenaikan tingkat suku bunga bank sentral AS (The Federal Reserve/The Fed) yang tidak terduga sehingga dapat memicu gejolak di pasar keuangan dan pasar modal secara global.
(Baca: Indeks Keyakinan Konsumen Rekor Tertinggi, Konsumsi Akan Menguat)
Keputusan itu bisa menyebabkan arus ke luar modal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Arus modal ke luar tersebut bisa menyebabkan pengetatan kondisi keuangan dalam negeri dan mempengaruhi nilai tukar rupiah. Ujung-ujungnya, hal ini dapat berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi swasta di dalam negeri.
Di sisi lain, terdapat beberapa faktor pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah terlihat sepanjang pertengahan tahun ini. Pertama, Standard & Poor's (S&P) yang menaikan peringkat obligasi pemerintah Indonesia dari BB+ menjadi BBB- atau layak investasi. Hal ini menunjukan pengelolaan dan kredibilitas fiskal telah membaik.
Kedua, konsumsi dan investasi swasta dilihat masih cukup kuat. Indikasinya adalah pertumbuhan konsumsi swasta menguat 5,0 persen didukung oleh stabilnya nilai rupiah dan inflasi yang terjaga. Pertumbuhan investasi juga menguat sebesar 4,8 persen yang didukung pemulihan harga komoditas, reformasi kebijakan, penurunan tingkat suku bunga, dan sentimen bisnis yang lebih baik.
Ketiga, kebjakan moneter yang akomodatif. Keempat, defisit transaksi berjalan diproyeksikan akan tetap rendah yakni sebesar 1,8 persen dari PDB. Kelima, kinerja fiskal di semester I 2017 masih cukup kuat yang ditunjukkan dengan target defisit fiskal sebesar 2,6 persen dari PDB.
Kelima, pertumbuhan ekspor yang menguat terangkat oleh permintaan eksternal yang lebih kuat seiring dengan pertumbuhan perekonomian global yang lebih cepat dan pulihnya perdagangan global.
Chaves menjelaskan, reformasi struktural perlu dipertahankan untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya terhadap komoditas. "Selain itu, mengurangi jumlah pembatasan Daftar Negatif Investasi (DNI) juga cenderung meningkatkan investasi asing," ujarnya.
