Biaya Sertifikasi 3 Juta Tanah Senilai Rp 3,6 Triliun dari Luar APBN
Sebelumnya, Darmin menyebutkan APBN hanya mampu membiayai sertifikasi dua juta bidang tanah senilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan kekurangannya masih harus menunggu alokasi dalam APBN-P 2017. Namun, pembahasannya membutuhkan waktu yang lama, sehingga sudah terlambat untuk bisa melegalkan lahan.
Karena itu, Kementerian Keuangan akan mencari jalan keluar guna membiayai kekurangan pendanaan sertifikasi lahan ini. "Tiga juta sertifikat lagi rencananya ada di APBN-P. Tapi kalau tunggu APBN-P terlambat karena persiapannya lama," kata Darmin.
Sementara itu, Sofyan pernah menyatakan, pendanaan sertifikasi lima juta bidang tanah membutuhkan anggaran sekitar Rp 5 triliun. Dia mengajak kerjasama dengan perbankan dalam pembiayaan sertifikasi tanah yang dimiliki oleh para nasabah. Skema pembiayaannya bisa berupa membayar langsung ke perbankan atau dibayarkan oleh bank dalam bentuk CSR.
Selain pendanaan, pemerintah juga tengah mengatasi persoalan lain dari kebijakan yang masuk dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini. Kebutuhan juru ukur, misalnya, pemerintah mencanangkan program pendidikan dan pelatihan vokasional yang akan dirilis dalam waktu dekat. Selain mengatasi persoalan sertifikasi tanah, juru ukur dana sisten juru ukur ini akan bisa dimanfaatkan untuk mendukung proyek pembangkit listrik 35 Giga Watt (GW).
Selain mendorong pendidikan dan pelatihan vokasional, pemerintah juga akan merekrut juru ukur dan asisten juru ukur independen. Namun, agar sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah akan membuat sistem yang memungkinkan juru ukur masuk dalam program PTSL ini.
Kementerian ATR akan membuat peta jalan dan situasi lahan yang bersangkutan, baru kemudian akan ditenderkan kepada juru ukur yang sudah berbentuk firma. "Kalau independen orang per orang lari nanti. Siapa yang bisa kerjakan lebih murah dia yang dapat," kata Darmin.
